Anggaran Penggantian Gorden DPR Rp48,7 Miliar, Perindo: Lebih Baik untuk Bantu UMKM
Selasa, 29 Maret 2022 - 16:37 WIB
Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan, anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden sebaiknya digunakan untuk membantu UMKM. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng memandang anggaran Rp48,7 miliar lebih baik digunakan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) yang tengah menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.
Hal ini diungkapkannya sebagai bentuk kritikan atas penganggaran yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk pengadaan barang untuk penggantian gorden di rumah dinas (Rumdin) anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
"Coba bayangin, kalo 48,7 miliar itu dipake untuk membantu UMKM, begitu banyak lapangan kerja yang bisa terserap," kata Yusuf dalam Live MNC News, Selasa (29/3/2022).
Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak sekali rakyat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan, di PHK oleh perusahaannya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang usahanya gulung tikar akibat tak mampu lagi akibat keadaan ekonomi yang serba sulit.
Menurutnya, jika anggaran itu dialihkan untuk pemberdayaan yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, maka hal ini jauh lebih bermanfaat dibanding harus mengganti gorden untuk rumah dinas anggota dewan.
Yusuf mengingatkan kembali dalam situasi pandemi Covid-19 ini, seharusnya anggaran dengan nilai yang fantastis untuk penggantian melakukan gorden sudah tidak perlu lagi dilakukan. Sehingga, hal ini perlu dipertimbangkan kembali ke depannya. "Rakyat lagi menderita, negara lagi cekak anggaran, lalu kok ada anggaran begitu besar, puluhan miliar dipake untuk beli gorden," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan anggaran 48 miliar untuk penggantian gorden ini ditujukan untuk 505 rumah dinas anggota DPR RI. Di mana satu rumah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 juta sudah termasuk pajak. "Untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp80 juta sekian, sama pajak Rp90 jutaan per rumah," kata Indra.
Hal ini diungkapkannya sebagai bentuk kritikan atas penganggaran yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk pengadaan barang untuk penggantian gorden di rumah dinas (Rumdin) anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
"Coba bayangin, kalo 48,7 miliar itu dipake untuk membantu UMKM, begitu banyak lapangan kerja yang bisa terserap," kata Yusuf dalam Live MNC News, Selasa (29/3/2022).
Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak sekali rakyat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan, di PHK oleh perusahaannya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang usahanya gulung tikar akibat tak mampu lagi akibat keadaan ekonomi yang serba sulit.
Menurutnya, jika anggaran itu dialihkan untuk pemberdayaan yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, maka hal ini jauh lebih bermanfaat dibanding harus mengganti gorden untuk rumah dinas anggota dewan.
Yusuf mengingatkan kembali dalam situasi pandemi Covid-19 ini, seharusnya anggaran dengan nilai yang fantastis untuk penggantian melakukan gorden sudah tidak perlu lagi dilakukan. Sehingga, hal ini perlu dipertimbangkan kembali ke depannya. "Rakyat lagi menderita, negara lagi cekak anggaran, lalu kok ada anggaran begitu besar, puluhan miliar dipake untuk beli gorden," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan anggaran 48 miliar untuk penggantian gorden ini ditujukan untuk 505 rumah dinas anggota DPR RI. Di mana satu rumah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 juta sudah termasuk pajak. "Untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp80 juta sekian, sama pajak Rp90 jutaan per rumah," kata Indra.
(cip)
tulis komentar anda