Mahasiswa Minta Jokowi Stabilkan Kelangkaan dan Harga Minyak Goreng
Jum'at, 25 Maret 2022 - 14:59 WIB
Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menstabilkan bukan hanya kelangkaan melainkan harga minyak goreng. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menstabilkan bukan hanya kelangkaan melainkan harga minyak goreng .
"Minyak goreng sekarang dikeluhkan masyarakat, banyak yang menjerit bukan hanya langka tetapi karena harganya mahal. Presiden Jokowi harus selesaikan ini segera sebelum bulan puasa dan Ramadhan," ujar Bintang kepada wartawan di Jakarta (24/3/2022).
Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban pemerintah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. "Stabilitas pangan termasuk minyak goreng, ini tanggung jawab pemerintah, harus dimengerti Itu perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan loh," jelas Bintang
Dirinya pun secara tegas menyarankan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng.
"Ini kita ngapain ekspor sih? Wong di dalam negeri masih terjadi kelangkaan bahkan harga mahal. Harus dihentikan dong kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng," tegas Bintang.
"Minyak goreng itu kebutuhan utama rakyat, masalah dapur rakyat ini, ini memprihatinkan, harus segera selesai," imbuhnya.
Lebih lanjut Bintang pula mengatakan seluruh pihak komponen bangsa baik legislatif maupun eksekutif untuk fokus menyelesaikan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bukan fokus terhadap perpanjangan jabatan atau penundaan Pemilu.
"Tolong urusi rakyat, tolong selesaikan masalah yang membuat rakyat menjerit, utamakan rakyat terlebih dahulu dong. Saya heran dengan pihak-pihak yang justru terus menerus bicara tentang kekuasaan yakni perpanjangan jabatan atau penundaan Pemilu, ngotot sekali. Minyak goreng saja tidak selesai, rakyat saat ini saja sedang susah." tandas Bintang.
Bintang menambahkan organisasinya membuka ruang debat jika masih ada legislatif dan eksekutif yang terus mendorong perpanjangan jabatan atau penundaan Pemilu.
"PB SEMMI membuka forum debat, menantang eksekutif maupun legislatif, siapa-siapa yang terus mendorong perpanjangan jabatan Presiden atau penundaan Pemilu untuk segera debat dengan kami. Lebih urgensi kekuasaan dibanding perut rakyat?" tutup Bintang.
"Minyak goreng sekarang dikeluhkan masyarakat, banyak yang menjerit bukan hanya langka tetapi karena harganya mahal. Presiden Jokowi harus selesaikan ini segera sebelum bulan puasa dan Ramadhan," ujar Bintang kepada wartawan di Jakarta (24/3/2022).
Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban pemerintah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. "Stabilitas pangan termasuk minyak goreng, ini tanggung jawab pemerintah, harus dimengerti Itu perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan loh," jelas Bintang
Dirinya pun secara tegas menyarankan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng.
"Ini kita ngapain ekspor sih? Wong di dalam negeri masih terjadi kelangkaan bahkan harga mahal. Harus dihentikan dong kegiatan ekspor yang berkaitan dengan minyak goreng," tegas Bintang.
"Minyak goreng itu kebutuhan utama rakyat, masalah dapur rakyat ini, ini memprihatinkan, harus segera selesai," imbuhnya.
Lebih lanjut Bintang pula mengatakan seluruh pihak komponen bangsa baik legislatif maupun eksekutif untuk fokus menyelesaikan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bukan fokus terhadap perpanjangan jabatan atau penundaan Pemilu.
"Tolong urusi rakyat, tolong selesaikan masalah yang membuat rakyat menjerit, utamakan rakyat terlebih dahulu dong. Saya heran dengan pihak-pihak yang justru terus menerus bicara tentang kekuasaan yakni perpanjangan jabatan atau penundaan Pemilu, ngotot sekali. Minyak goreng saja tidak selesai, rakyat saat ini saja sedang susah." tandas Bintang.
Bintang menambahkan organisasinya membuka ruang debat jika masih ada legislatif dan eksekutif yang terus mendorong perpanjangan jabatan atau penundaan Pemilu.
"PB SEMMI membuka forum debat, menantang eksekutif maupun legislatif, siapa-siapa yang terus mendorong perpanjangan jabatan Presiden atau penundaan Pemilu untuk segera debat dengan kami. Lebih urgensi kekuasaan dibanding perut rakyat?" tutup Bintang.
(kri)
tulis komentar anda