Konflik Pengukuran Lahan di Desa Wadas, KSP: Semua Akan Dievaluasi
Rabu, 09 Februari 2022 - 17:29 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, pemerintah bakal mengevaluasi pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo yang menimbulkan konflik dengan warga. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, pemerintah bakal mengevaluasi pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo yang menimbulkan konflik dengan warga.
"Semua akan dievaluasi," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).
Moeldoko juga berpesan agar semua pihak dapat melihat kondisi sesungguhnya pada pengukuran lahan tersebut. Menurutnya, pembangunan tersebut adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, tidak ada upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan. Pihaknya hanya mengamankan masyarakat agar tidak terjadi kericuhan
"Karena saat pengukuran terjadi, antara warga yang pro dan kontra bergesekan. Mereka yang kontra dikejar-kejar oleh masyarakat yang menginginkan tanahnya dilakukan pengukuran. Makanya kami amankan ke sini. Hari ini akan kita kembalikan ke masyarakat," ujar Kapolda saat konferensi pers di Mapores Purworejo, Rabu (9/2/2022).
Ahmad juga berjanji bakal membebaskan 64 orang yang diamankan saat konflik warga Wadas terkait pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Mereka saat ini berada di Polres Purworejo. "Hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketegangan antara masyarakat yang menerima dan yang tidak," katanya.
"Semua akan dievaluasi," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).
Moeldoko juga berpesan agar semua pihak dapat melihat kondisi sesungguhnya pada pengukuran lahan tersebut. Menurutnya, pembangunan tersebut adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, tidak ada upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan. Pihaknya hanya mengamankan masyarakat agar tidak terjadi kericuhan
Baca Juga
"Karena saat pengukuran terjadi, antara warga yang pro dan kontra bergesekan. Mereka yang kontra dikejar-kejar oleh masyarakat yang menginginkan tanahnya dilakukan pengukuran. Makanya kami amankan ke sini. Hari ini akan kita kembalikan ke masyarakat," ujar Kapolda saat konferensi pers di Mapores Purworejo, Rabu (9/2/2022).
Ahmad juga berjanji bakal membebaskan 64 orang yang diamankan saat konflik warga Wadas terkait pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Mereka saat ini berada di Polres Purworejo. "Hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketegangan antara masyarakat yang menerima dan yang tidak," katanya.
(cip)
tulis komentar anda