PDIP Yakin Pilpres Gaduh jika Presidential Threshold Nol Persen
Jum'at, 12 Juni 2020 - 17:15 WIB
"Sementara UUD 45 kita sebut kontitusi negara, kesepakatan berbangsa kita itu yang namanya calon presiden dan wapres itu diusulkan oleh partai politik, bisa enggak di PDIP Pak pacul? Mboten saged (tidak bisa), supaya apa, supaya link and match, antara presiden terpilih dan kita punya pendukung di senayan agar tidak terlalu goncang," tuturnya.
Mengenai pendapat orang jika nantinya pemerintah dianggap otoriter seperti yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi karena mendapat dukungan banyak partai di parlemen, Bambang menilai hal itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima.
Bambang menyontohkan, PKS yang saat ini getol mengkritisi kebijakan pemerintah, PDIP pun melakukan hal yang sama pada periode 2004 dan 2009.
"Sebagai balancing enggak papa, walaupun kita harus voting juga kalah, tetapi itulah pendapat kita. Itu kira-kira kenapa alasannya presiden trheshold itu ya, jangan terlalu rendah, ya jangan terlalu tinggi, sifatnya akomodatif gitu lho. Kalau pikirannya nol persen, nol persen itu pikiran ngawur. Lah iya. Orang berwacana, tapi enggak ngerti kontitusi, susah," tuturnya.
Mengenai pendapat orang jika nantinya pemerintah dianggap otoriter seperti yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi karena mendapat dukungan banyak partai di parlemen, Bambang menilai hal itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima.
Bambang menyontohkan, PKS yang saat ini getol mengkritisi kebijakan pemerintah, PDIP pun melakukan hal yang sama pada periode 2004 dan 2009.
"Sebagai balancing enggak papa, walaupun kita harus voting juga kalah, tetapi itulah pendapat kita. Itu kira-kira kenapa alasannya presiden trheshold itu ya, jangan terlalu rendah, ya jangan terlalu tinggi, sifatnya akomodatif gitu lho. Kalau pikirannya nol persen, nol persen itu pikiran ngawur. Lah iya. Orang berwacana, tapi enggak ngerti kontitusi, susah," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :