Profesor hingga Purnawirawan Jenderal Gabung di Dewan Pakar PKS

Rabu, 26 Januari 2022 - 16:43 WIB
Sejumlah tokoh tergabung dalam dewan pakar PKS. Mulai dari kalangan akademisi hingga purnawirawan berpangkat jenderal duduk dalam bagian kepakaran tersebut. Foto/Ist
JAKARTA - Sejumlah tokoh tergabung dalam dewan pakar Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ). Mulai dari kalangan akademisi hingga purnawirawan berpangkat jenderal duduk dalam bagian kepakaran tersebut.

Baca Juga: PKS
"Saya akan mencoba untuk tetap berada di bidang yang telah saya tekuni selama 15 tahun ini, yaitu dengan membangun suatu dunia pendidikan yang bersifat global. Jadi saya ingin agar kita tidak lagi eksklusif hanya melihat ke dalam tapi juga melihat ke luar," kata Erry dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari website resmi PKS, Rabu (26/1/2022).

Dia mencontohkan, negara Malaysia yang unggul dalam sistem pendidikan ini dapat menjadi ikon pendidikan di negara-negara Asia. Padahal, pada awal tahun 70-an justru Indonesia yang banyak kedatangan pelajar dari Malaysia bahkan sampai mengirimkan guru ke sana.

"Nah, keadaan seperti ini harus menjadi pemicu bagi kita untuk dapat menjadikan pendidikan tinggi Indonesia menjadi high, atau paling tidak unggul di Asia," ujarnya.



Tak hanya tokoh dari akademisi, dewan pakar PKS juga turut diisi oleh tokoh dari purnawirawan berpangkat jenderal. Tokoh ini adalah, Brigjen Pol Abdul Ghany Abubakar telah menyatakan komitmennya untuk bergabung bersama PKS.

"Agar meningkatkan lagi peran PKS dalam rangka mendorong dan mempelopori jalannya pembangunan demokrasi di Indonesia dan pembangunan Indonesia pada umumnya," tutur Abdul Ghany.

Abdul Ghany menekankan, pembangunan demokrasi ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih tertib dan nyaman. Untuk itu, dia akan mengkaji permasalahan yang dapat meningkatkan peran PKS dalam pembangunan demokrasi.

"Kita akan selalu berusaha untuk membaca situasi di mana masalah-masalah yang perlu kita dukung secara khusus dalam rangka meningkatkan lagi fungsi dan peran PKS terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia," ucapnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(maf)
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More