DPD Sebut Alasan Ide Penundaan Pemilu 2024 Berlebihan
Rabu, 12 Januari 2022 - 20:11 WIB
Alasan ide penundaan Pemilu 2024 yang diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dinilai berlebihan. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Alasan ide penundaan Pemilu 2024 yang diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dinilai berlebihan. Sebab, para pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan para pelaku usaha memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. “Tapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apa pun yang dinilai sangat dibutuhkan. Dia yakin para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memiliki kajiannya sendiri.
“Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat,” kata Sultan.
Sultan menjelaskan, yang disampaikan oleh Bahlil atas nama pengusaha tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti Pemilu 2024.
Tapi, sambung dia, tentu masukan para pelaku usaha ini akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan. Sultan menuturkan, dalam sejarahnya, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim Orde Lama dan Orde Baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan yang justru menjebak kekuasaan seorang presiden.
Namun, ia percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin mencoreng legacy-nya yang sempurna dengan candu kekuasaan ini. Tapi jika mayoritas rakyat mendukungnya, ia mempersilakan untuk berkonsensus dan bermufakat bersama.
“Jabatan Presiden, gubernur, bupati/wali kota, termasuk DPR dan lain-lain yang akan berakhir di 2024 semuanya harus diperpanjang. Tapi tentu hal ini akan menjadi preseden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi kita,” tutur Sultan.
Lebih lanjut, Sultan menambahkan bahwa 2024 masih jauh. Pihaknya optimistis ekonomi nasional akan segera pulih dalam dua tahun ke depan, jika semua pihak terutama pemerintah melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait selalu fokus melakukan terobosan progresif secara konsisten dan berkelanjutan.
“Motif pemulihan ekonomi untuk mendorong masa jabatan presiden Jokowi, justru hanya akan menimbulkan kesan bahwa Pemerintah tengah pesimis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi hingga 2024. Atau karena para pengusaha yang takut kehilangan kesempatan,” pungkasnya.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan para pelaku usaha memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. “Tapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apa pun yang dinilai sangat dibutuhkan. Dia yakin para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memiliki kajiannya sendiri.
“Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat,” kata Sultan.
Sultan menjelaskan, yang disampaikan oleh Bahlil atas nama pengusaha tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti Pemilu 2024.
Tapi, sambung dia, tentu masukan para pelaku usaha ini akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan. Sultan menuturkan, dalam sejarahnya, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim Orde Lama dan Orde Baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan yang justru menjebak kekuasaan seorang presiden.
Namun, ia percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin mencoreng legacy-nya yang sempurna dengan candu kekuasaan ini. Tapi jika mayoritas rakyat mendukungnya, ia mempersilakan untuk berkonsensus dan bermufakat bersama.
“Jabatan Presiden, gubernur, bupati/wali kota, termasuk DPR dan lain-lain yang akan berakhir di 2024 semuanya harus diperpanjang. Tapi tentu hal ini akan menjadi preseden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi kita,” tutur Sultan.
Lebih lanjut, Sultan menambahkan bahwa 2024 masih jauh. Pihaknya optimistis ekonomi nasional akan segera pulih dalam dua tahun ke depan, jika semua pihak terutama pemerintah melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait selalu fokus melakukan terobosan progresif secara konsisten dan berkelanjutan.
“Motif pemulihan ekonomi untuk mendorong masa jabatan presiden Jokowi, justru hanya akan menimbulkan kesan bahwa Pemerintah tengah pesimis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi hingga 2024. Atau karena para pengusaha yang takut kehilangan kesempatan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda