Ide Penundaan Pilpres Dinilai Berbahaya bagi Demokrasi
Rabu, 12 Januari 2022 - 19:24 WIB
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Ide penundaan pemilihan presiden ( pilpres ) dinilai berbahaya bagi demokrasi dan punya maksud buruk terhadap pemerintahan saat ini. Selain itu, penundaan pilpres karena pertimbangan pengusaha butuh waktu pemulihan akibat pandemi Covid-19 dinilai alasan yang egois.
Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Muhamad Suryawijaya menilai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memperlihatkan ketidakpahaman terhadap konstitusi negara. Kritikannya itu menanggapi klaim Bahlil Lahadalia bahwa dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur.
“Untuk itu, Presiden Jokowi layak segera mengambil tindakan tegas kepada pejabat dimaksud,” ujar Muhamad Suryawijaya, Rabu (12/1/2022).
PIM menganggap usulan yang digulirkan Bahlil Lahadalia itu egois karena dua hal. “Pertama, ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha tertentu saja, alih-alih dunia usaha secara keseluruhan,” imbuhnya.
Faktanya, lanjut dia, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi stimulus ekonomi bagi banyak pelaku usaha dan juga mendorong aliran uang dari atas ke bawah dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, pemilu adalah momentum yang memaksa pemulihan ekonomi disertai oleh penguatan faktor redistributif.
Tanpa pemilu, kata Surya, pemulihan ekonomi akan hanya memperkuat pemusatan kapital pada lingkaran pengusaha yang memiliki akses kuat pada kekuasaan. Tidak ada insentif politik kepada mereka untuk berbagi.
“Secara keseluruhan, politik dan bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang semakin de-coupling. Berkat rutinitas pilkada, Indonesia sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan lagi peristiwa keramat dan atau berbahaya. Jadi tak usah didramatisasi,” ujar Surya.
Kedua, Surya mengatakan bahwa pemilu selalu menghadirkan harapan bagi masyarakat. Menunda pemilu karena pengusaha masih butuh “menyusu” pada pemerintah merupakan sebuah aksi tak bermoral karena sama saja seperti membunuh harapan masyarakat.
Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Muhamad Suryawijaya menilai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memperlihatkan ketidakpahaman terhadap konstitusi negara. Kritikannya itu menanggapi klaim Bahlil Lahadalia bahwa dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur.
“Untuk itu, Presiden Jokowi layak segera mengambil tindakan tegas kepada pejabat dimaksud,” ujar Muhamad Suryawijaya, Rabu (12/1/2022).
PIM menganggap usulan yang digulirkan Bahlil Lahadalia itu egois karena dua hal. “Pertama, ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha tertentu saja, alih-alih dunia usaha secara keseluruhan,” imbuhnya.
Faktanya, lanjut dia, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi stimulus ekonomi bagi banyak pelaku usaha dan juga mendorong aliran uang dari atas ke bawah dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, pemilu adalah momentum yang memaksa pemulihan ekonomi disertai oleh penguatan faktor redistributif.
Tanpa pemilu, kata Surya, pemulihan ekonomi akan hanya memperkuat pemusatan kapital pada lingkaran pengusaha yang memiliki akses kuat pada kekuasaan. Tidak ada insentif politik kepada mereka untuk berbagi.
“Secara keseluruhan, politik dan bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang semakin de-coupling. Berkat rutinitas pilkada, Indonesia sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan lagi peristiwa keramat dan atau berbahaya. Jadi tak usah didramatisasi,” ujar Surya.
Kedua, Surya mengatakan bahwa pemilu selalu menghadirkan harapan bagi masyarakat. Menunda pemilu karena pengusaha masih butuh “menyusu” pada pemerintah merupakan sebuah aksi tak bermoral karena sama saja seperti membunuh harapan masyarakat.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda