Wamenag Dukung Hukuman Kebiri Terhadap Herry Wirawan Pemerkosa Belasan Santriwati
Rabu, 12 Januari 2022 - 16:26 WIB
Wamenag Zainut Tauhid Saadi mendukung penerapan hukuman mati dan kebiri terhadap Herry Wirawan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mendukung penerapan pasal berlapis terhadap Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Herry terancam dikebiri hingga hukuman mati.
Hal ini disampaikan Zainut dalam konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta Rabu (12/1/2022).
“Iya tuntutan saya kira menganut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di dalam peraturan KUHP, terkait pemberatan terhadap hukuman saya kira itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh penegak hukum,” kata Zainut di Jakarta (12/1/2022).
Zainut memberikan dukungan terhadap aparat penegak hukum terkait pasal yang menjerat pelaku pemerkosa santri yang terancam di kebiri. “Kemenag memberikan dukunga penuh tehdapap penegak hukum atas tuntutan terhadap tersangka. Ini merupakan satu bentuk tuntutan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kami yakin penegak hukum bekerja secara profesional secara transparan dan akurat akuntabel,” kata Zainut.
Zainut berharap tuntutan ini bisa memberikan efek jera kepada orang orang yang akan melakukan tindakan kekerasan seksual. “Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bersih harus terhindar dari perilaku perilaku yang tidak baik, tindak asusila,” ujarnya.
Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Muhadjir mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini. “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang cermat, konkret, secara profesional, yang terpenting adalah bagaimana supaya bisa memberikan efek jera,” kata Muhadjir di Jakarta (12/1/2022).
Muhadjir menjelaskan, penanganan korban kekerasan seksual menjadi prioritas persoalan pemerintah termasuk Presiden Jokowi. Hal ini berkaitan dengan masa depan dan dalam jangka panjang untuk memulihkan trauma psikososialnya. “Kasus kekerasan seksual ini merupakan menjadi perhatian yang sangat serius bapak presiden, karena bapak presiden biasanya kalau isu tidak terlalu serius beliau limpahkan kepada pembantu beliau, Kalau ini bapak presiden sendiri yang memberikan pernyataan secara keras berarti ini memang persoalan yang serius,” ujarnya.
Muhadjir mengatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya. Terlebih jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut.
Hal ini disampaikan Zainut dalam konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta Rabu (12/1/2022).
“Iya tuntutan saya kira menganut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di dalam peraturan KUHP, terkait pemberatan terhadap hukuman saya kira itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh penegak hukum,” kata Zainut di Jakarta (12/1/2022).
Zainut memberikan dukungan terhadap aparat penegak hukum terkait pasal yang menjerat pelaku pemerkosa santri yang terancam di kebiri. “Kemenag memberikan dukunga penuh tehdapap penegak hukum atas tuntutan terhadap tersangka. Ini merupakan satu bentuk tuntutan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kami yakin penegak hukum bekerja secara profesional secara transparan dan akurat akuntabel,” kata Zainut.
Zainut berharap tuntutan ini bisa memberikan efek jera kepada orang orang yang akan melakukan tindakan kekerasan seksual. “Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bersih harus terhindar dari perilaku perilaku yang tidak baik, tindak asusila,” ujarnya.
Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Muhadjir mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini. “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang cermat, konkret, secara profesional, yang terpenting adalah bagaimana supaya bisa memberikan efek jera,” kata Muhadjir di Jakarta (12/1/2022).
Muhadjir menjelaskan, penanganan korban kekerasan seksual menjadi prioritas persoalan pemerintah termasuk Presiden Jokowi. Hal ini berkaitan dengan masa depan dan dalam jangka panjang untuk memulihkan trauma psikososialnya. “Kasus kekerasan seksual ini merupakan menjadi perhatian yang sangat serius bapak presiden, karena bapak presiden biasanya kalau isu tidak terlalu serius beliau limpahkan kepada pembantu beliau, Kalau ini bapak presiden sendiri yang memberikan pernyataan secara keras berarti ini memang persoalan yang serius,” ujarnya.
Muhadjir mengatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya. Terlebih jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut.
(cip)
tulis komentar anda