Bamsoet Minta Pemerintah Perketat Protokol Kesehatan
Senin, 08 Juni 2020 - 16:18 WIB
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengendalikan potensi penyebaran Covid-19 dari klaster pekerja selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi berlaku. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), pemerintah harus memperketat penerapan protokol kesehatan, seperti penerapan physical distancing, pemeriksaan kesehatan dan melakukan tes Covid-19 secara masif di setiap sarana transportasi publik yang menjadi pintu masuk ke Jakarta seperti bandara, terminal bus, stasiun MRT, stasiun KRL antarkota dan KRL Jabodetabek, guna mengantisipasi para pendatang baru yang berasal dari luar daerah.
"Pemerintah juga harus fokus dalam mengendalikan dampak dari arus balik warga dari berbagai daerah menuju ke Jakarta serta tetap melaksanakan protokol kesehatan terhadap penumpang yang menggunakan transportasi umum di bawah pengawasan ketat aparat yang bertugas, agar dapat mencegah penyebaran Covid- 19," ujar Bamsoet, Senin (8/6/2020).
Bamsoet mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu menugaskan setiap perusahaan untuk mendata para karyawannya yang mudik lebaran dan melakukan swab test maupun tes kesehatan dan melakukan karantina pribadi sebelum mulai beraktivitas kembali. ( ).
"Kami mendorong pemerintah menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah pusat dan daerah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan yang mulai kembali bekerja," urainya.
Menurut Bamsoet, saat ini kasus positif Covid-19 sudah tersebar ke 34 provinsi. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah meminta kepada semua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dari pusat hingga daerah untuk tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan memperketat PSBB, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh daerah, guna menekan angka penambahan kasus dan meluasnya penyebaran Covid-19.
"Pemerintah harus terus berupaya keras dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dengan meningkatkan rapid test secara masif dan pelacakan history kontak warga yang dinyatakan positif serta diikuti isolasi yang ketat, sehingga diharapkan dapat benar-benar menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia," paparnya. ( ).
Pemerintah, kata Bamsoet, juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk terus berupaya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan orang, meningkatkan patroli di berbagai tempat perbelanjaan, baik di pasar maupun di mal yang menjadi pusat kerumunan, serta menindak tegas pelanggar PSBB mengingat pusat perbelanjaan (mal) direncanakan mulai dibuka kembali pada 15 Juni mendatang.
"Kami juga mengimbau semua pihak untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari dan tidak membuat kerumunan serta mengikuti dengan ketat arahan dan protokol kesehatan dari pemerintah," katanya.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), pemerintah harus memperketat penerapan protokol kesehatan, seperti penerapan physical distancing, pemeriksaan kesehatan dan melakukan tes Covid-19 secara masif di setiap sarana transportasi publik yang menjadi pintu masuk ke Jakarta seperti bandara, terminal bus, stasiun MRT, stasiun KRL antarkota dan KRL Jabodetabek, guna mengantisipasi para pendatang baru yang berasal dari luar daerah.
"Pemerintah juga harus fokus dalam mengendalikan dampak dari arus balik warga dari berbagai daerah menuju ke Jakarta serta tetap melaksanakan protokol kesehatan terhadap penumpang yang menggunakan transportasi umum di bawah pengawasan ketat aparat yang bertugas, agar dapat mencegah penyebaran Covid- 19," ujar Bamsoet, Senin (8/6/2020).
Bamsoet mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu menugaskan setiap perusahaan untuk mendata para karyawannya yang mudik lebaran dan melakukan swab test maupun tes kesehatan dan melakukan karantina pribadi sebelum mulai beraktivitas kembali. ( ).
"Kami mendorong pemerintah menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah pusat dan daerah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan yang mulai kembali bekerja," urainya.
Menurut Bamsoet, saat ini kasus positif Covid-19 sudah tersebar ke 34 provinsi. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah meminta kepada semua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dari pusat hingga daerah untuk tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan memperketat PSBB, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh daerah, guna menekan angka penambahan kasus dan meluasnya penyebaran Covid-19.
"Pemerintah harus terus berupaya keras dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dengan meningkatkan rapid test secara masif dan pelacakan history kontak warga yang dinyatakan positif serta diikuti isolasi yang ketat, sehingga diharapkan dapat benar-benar menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia," paparnya. ( ).
Pemerintah, kata Bamsoet, juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk terus berupaya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan orang, meningkatkan patroli di berbagai tempat perbelanjaan, baik di pasar maupun di mal yang menjadi pusat kerumunan, serta menindak tegas pelanggar PSBB mengingat pusat perbelanjaan (mal) direncanakan mulai dibuka kembali pada 15 Juni mendatang.
"Kami juga mengimbau semua pihak untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari dan tidak membuat kerumunan serta mengikuti dengan ketat arahan dan protokol kesehatan dari pemerintah," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda