Kecurangan Tes CPNS Viral, Anggota DPR Minta Diusut Tuntas
Selasa, 16 November 2021 - 21:27 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus kecurangan seleksi CPNS 2021. FOTO/IST
JAKARTA - Praktik dugaan kecurangan dalam seleksi calon aparatur sipil negara ( CASN ) atau CPNS 2021 dengan modus remote access di beberapa titik lokasi mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menjadi berita viral dalam beberapa hari belakangan.
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus ini. Jika nantinya ditemukan kecurangan ini secara massif, sistematis, dan terstruktur, maka Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dalam hal ini kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan ini.
"Kita harus tegas menerapkan sanksi, baik sanksi administrasi, hukum, baik hukum administrasi negara maupun hukum pidana. Ketiga adalah sanksi moral. Kalau di luar negeri kalau ada kejadian seperti ini ya pimpinannya harus mundur," kata Anwar Hafid, Selasa (16/11/2021).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, selama ini masyarakat sudah kadung percaya terhadap apa yang menjadi komitmen pemerintah bahwa sudah tidak ada lagi kecurangan atau percaloan dalam sistem rekrutmen CPNS.
"Kalau ini terjadi, ini mencoreng reputasi pemerintah yang selama ini kita bangga-banggakan. Untuk itu harus tegas sanksi administrasi, moral, dan bagi orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal ini harus bertanggungjawab sepenuhnya, jangan melempar bola. Jangan menyalahkan siapapun, tapi sebagai seabuah sistem maka semua harus bertanggung jawab," kata mantan Bupati Morowali, Sulteng, dua periode ini.
Pihaknya mencurigai terjadinya dugaan kecurangan ini tidak berdiri sendiri, tapi itu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif. "Tidak mungkin, misalnya dijelaskan Kepala BKN, dicurigai ada orang yang menjawab 7 detik, jawabannya sudah ada. Secara logika tidak mungkin orang yang menggunakan joki pun tetap itu harus berfikir panjang. Ini ada indikasi soal bocor. Itu pertama, saya sangat curiga bahwa soal bocor," katanya.
Karena itu, pihaknya mendesak agar dibentuk panja atau pansus untuk mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak muncul imej yang jelek di mata masyarakat terhadap pemerintah.
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus ini. Jika nantinya ditemukan kecurangan ini secara massif, sistematis, dan terstruktur, maka Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dalam hal ini kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan ini.
"Kita harus tegas menerapkan sanksi, baik sanksi administrasi, hukum, baik hukum administrasi negara maupun hukum pidana. Ketiga adalah sanksi moral. Kalau di luar negeri kalau ada kejadian seperti ini ya pimpinannya harus mundur," kata Anwar Hafid, Selasa (16/11/2021).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, selama ini masyarakat sudah kadung percaya terhadap apa yang menjadi komitmen pemerintah bahwa sudah tidak ada lagi kecurangan atau percaloan dalam sistem rekrutmen CPNS.
"Kalau ini terjadi, ini mencoreng reputasi pemerintah yang selama ini kita bangga-banggakan. Untuk itu harus tegas sanksi administrasi, moral, dan bagi orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal ini harus bertanggungjawab sepenuhnya, jangan melempar bola. Jangan menyalahkan siapapun, tapi sebagai seabuah sistem maka semua harus bertanggung jawab," kata mantan Bupati Morowali, Sulteng, dua periode ini.
Pihaknya mencurigai terjadinya dugaan kecurangan ini tidak berdiri sendiri, tapi itu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif. "Tidak mungkin, misalnya dijelaskan Kepala BKN, dicurigai ada orang yang menjawab 7 detik, jawabannya sudah ada. Secara logika tidak mungkin orang yang menggunakan joki pun tetap itu harus berfikir panjang. Ini ada indikasi soal bocor. Itu pertama, saya sangat curiga bahwa soal bocor," katanya.
Karena itu, pihaknya mendesak agar dibentuk panja atau pansus untuk mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak muncul imej yang jelek di mata masyarakat terhadap pemerintah.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda