Ketua KPK: Parpol Harus Bangun Sistem Pendidikan Kader Antikorupsi
Selasa, 16 November 2021 - 18:15 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan setiap partai politik harus membangun sistem pendidikan kader antikorupsi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan setiap partai politik (parpol) harus membangun sikap dan perubahan perilaku anggotanya dalam mewujudkan budaya antikorupsi. Termasuk sistem pendidikan kader yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
“Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi,” kata Firli saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDI Perjuangan yang digelar secara hybrid, di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menurut Firli, hal ini semakin penting dilakukan karena rakyat Indonesia memiliki musuh bersama yakni, korupsi. Selain korupsi, musuh bersama lainnya adalah kejahatan seperti terorisme serta narkoba. “Bersama dengan musuh lainnya, baik bencana alam maupun non alam seperti Covid-19. Mari bangun kebersamaan sehingga kita bisa melewati krisis ini,” kata Firli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meneguhkan komitmennya membangun budaya antikorupsi dalam diri kader-kadernya dengan terus mengambil upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Hasto menyatakan pihaknya telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi. Yang pertama dengan memastikan psikotest dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai. “Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto.
Selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Hasto, PDIP memiliki kejelasan peraturan Partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai. “Maka berbagai bentuk korupsi di internal partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto.
Yang ketiga, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. ”Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.
Hasto mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi. "Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun partai," urai Hasto.
“Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi,” kata Firli saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDI Perjuangan yang digelar secara hybrid, di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menurut Firli, hal ini semakin penting dilakukan karena rakyat Indonesia memiliki musuh bersama yakni, korupsi. Selain korupsi, musuh bersama lainnya adalah kejahatan seperti terorisme serta narkoba. “Bersama dengan musuh lainnya, baik bencana alam maupun non alam seperti Covid-19. Mari bangun kebersamaan sehingga kita bisa melewati krisis ini,” kata Firli.
Baca Juga
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meneguhkan komitmennya membangun budaya antikorupsi dalam diri kader-kadernya dengan terus mengambil upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Hasto menyatakan pihaknya telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi. Yang pertama dengan memastikan psikotest dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai. “Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto.
Selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Hasto, PDIP memiliki kejelasan peraturan Partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai. “Maka berbagai bentuk korupsi di internal partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto.
Yang ketiga, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. ”Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.
Hasto mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi. "Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun partai," urai Hasto.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda