Kabareskrim Instruksikan Polda Pastikan Penyaluran Bansos Merata
Rabu, 22 April 2020 - 16:37 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan dalam membantu mengawal kebijakan pemerintah menangani Covid-19 saat rapat dengan jajaran Direktur Reserse Kriminal Polda se-Indonesia melalui video conference, Rabu (22/4/2020). Fo
JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat dengan jajaran Direktur Reserse Kriminal Polda se-Indonesia melalui video conference, Rabu (22/4/2020). Listyo memberikan pengarahan agar membantu mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Misalnya mengecek secara benar apakah jaring pengaman sosial sudah terdistribusi dengan baik. “Cek jalur PKH, jalur prakerja dan bantuan lewat dana desa. Apakah sesuai dengan daftar yang sudah ditentukan, apakah ada pemotongan terhadap bantuan tunai,” kata Listyo melalui keterangan tertulisnya.
Menurut dia, apabila masyarakat ada yang belum mendapatkan supaya segera dilaporkan untuk mencegah jangan sampai muncul penjarahan lantaran ada yang belum dapat. Sebab, Polri harus membantu mengawal penyaluran bantuan sosial dan program prakerja terhadap masyarakat.
“Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list, berikan asistensi terhadap bantuan tunai sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah,” ujarnya.
Misalnya mengecek secara benar apakah jaring pengaman sosial sudah terdistribusi dengan baik. “Cek jalur PKH, jalur prakerja dan bantuan lewat dana desa. Apakah sesuai dengan daftar yang sudah ditentukan, apakah ada pemotongan terhadap bantuan tunai,” kata Listyo melalui keterangan tertulisnya.
Menurut dia, apabila masyarakat ada yang belum mendapatkan supaya segera dilaporkan untuk mencegah jangan sampai muncul penjarahan lantaran ada yang belum dapat. Sebab, Polri harus membantu mengawal penyaluran bantuan sosial dan program prakerja terhadap masyarakat.
“Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list, berikan asistensi terhadap bantuan tunai sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah,” ujarnya.
Lihat Juga :