Ditegur DPP Gerindra karena Kritik Jokowi, Fadli Zon Disarankan Beri Perlawanan
Senin, 15 November 2021 - 06:46 WIB
Teguran DPP Partai Gerindra terhadap kadernya, Fadli Zon karena mengkritik Presiden Jokowi yang lebih memilih mengunjungi Sirkuit Mandalika, NTB ketimbang melihat masyarakat terdampak banjir di Sintang, Kalbar patut disesalkan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Teguran DPP Partai Gerindra terhadap kadernya, Fadli Zon karena mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih mengunjungi Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) ketimbang melihat masyarakat terdampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) patut disesalkan. Bahkan, Fadli disarankam untuk melawan.
"Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai Anggota DPR RI terlalu jauh. Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri," ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, Senin (15/11/2021). Baca juga: Ternyata Prabowo Langsung yang Tegur Fadli Zon Gara-Gara Kritik Jokowi
Menurut Jamil, teguran DPP Gerindra itu akan membuat fungsi pengawasan Anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra akan semakin khawatir dalam menggunakan hak fungsi pengawasannya.
"Kalau mayoritas anggota takut menggunakan hak fungsi pengawasan maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi meyandang Anggota DPR RI. Karena yang bersangkutan tidak lagi utuh melaksnakan fungsinya sebagai Anggota DPR RI," paparnya.
"Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai Anggota DPR RI terlalu jauh. Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri," ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, Senin (15/11/2021). Baca juga: Ternyata Prabowo Langsung yang Tegur Fadli Zon Gara-Gara Kritik Jokowi
Menurut Jamil, teguran DPP Gerindra itu akan membuat fungsi pengawasan Anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra akan semakin khawatir dalam menggunakan hak fungsi pengawasannya.
"Kalau mayoritas anggota takut menggunakan hak fungsi pengawasan maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi meyandang Anggota DPR RI. Karena yang bersangkutan tidak lagi utuh melaksnakan fungsinya sebagai Anggota DPR RI," paparnya.
Lihat Juga :