BKKBN Berkolaborasi Cegah 400.000 Anak Stunting Setiap Tahun
Jum'at, 12 November 2021 - 18:16 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
JAKARTA - Dua juta pasangan diperkirakan menikah setiap tahun, di mana 1,6 juta di antaranya diperkirakan hamil di tahun pertama pernikahan. Dari data tersebut, BKKBN memperkirakan setiap tahun sekitar 400 ribu anak akan mengalami stunting jika masalah ini tidak segera ditangani.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kekurangan gizi ini merupakan akibat dari kekurangan gizi sejak masa sebelum kehamilan, kehamilan, dan dua tahun setelah anak dilahirkan.
Selain itu, kondisi lingkungan yang minim ketersediaan air bersih dan sanitasi yang tidak baik, juga menyebabkan infeksi berulang yang berdampak pada stunting. Stunting ditandai dengan panjang dan tinggi badan anak di bawah standar, perkembangan intelektual yang kurang optimal, serta timbulnya penyakit cardio vaskuler disease (tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung), metabolic disorder (diabetes atau kencing manis), serta osteoporosis pada usia 45 tahun ke atas.
Efek jangka panjang stunting tidak bisa disembuhkan namun dapat dicegah jauh sebelum terjadinya kehamilan. Deteksi dini stunting juga diperlukan agar ibu hamil dapat segera diintervensi.
“BKKBN juga memiliki aplikasi Elsimil yang nanti setiap saat akan diisi oleh pasangan usia subur, yang mau menikah, yang hamil, dan yang mau melahirkan, dibantu oleh pendamping keluarga,” ujar Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN.
Selain pembentukan aplikasi, BKKBN juga membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Penyuluh Keluarga Berencana agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi yang terintegrasi juga diperlukan agar masalah stunting tertangani dengan efektif.
Emanual Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa program penanganan stunting sejak dulu sudah ada, namun ruang kendali tidak seperti sekarang, dimana terdapat RANPASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting) dengan pola yang lebih terarah.
Suharso Monoarfa Menteri PPN/BAPPENAS juga menyampaikan banyak program intervensi yang diberikan pemerintah, seperti: keluarga harapan, bantuan non tunai, DAK, hingga program sanitasi. Namun hal ini perlu perbaikan penetrasi di lapangan, salah satunya dengan menghidupkan kembali masyarakat serta LSM yang dulu turut menggerakkan BKKBN.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kekurangan gizi ini merupakan akibat dari kekurangan gizi sejak masa sebelum kehamilan, kehamilan, dan dua tahun setelah anak dilahirkan.
Selain itu, kondisi lingkungan yang minim ketersediaan air bersih dan sanitasi yang tidak baik, juga menyebabkan infeksi berulang yang berdampak pada stunting. Stunting ditandai dengan panjang dan tinggi badan anak di bawah standar, perkembangan intelektual yang kurang optimal, serta timbulnya penyakit cardio vaskuler disease (tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung), metabolic disorder (diabetes atau kencing manis), serta osteoporosis pada usia 45 tahun ke atas.
Efek jangka panjang stunting tidak bisa disembuhkan namun dapat dicegah jauh sebelum terjadinya kehamilan. Deteksi dini stunting juga diperlukan agar ibu hamil dapat segera diintervensi.
“BKKBN juga memiliki aplikasi Elsimil yang nanti setiap saat akan diisi oleh pasangan usia subur, yang mau menikah, yang hamil, dan yang mau melahirkan, dibantu oleh pendamping keluarga,” ujar Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN.
Selain pembentukan aplikasi, BKKBN juga membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Penyuluh Keluarga Berencana agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi yang terintegrasi juga diperlukan agar masalah stunting tertangani dengan efektif.
Emanual Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa program penanganan stunting sejak dulu sudah ada, namun ruang kendali tidak seperti sekarang, dimana terdapat RANPASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting) dengan pola yang lebih terarah.
Suharso Monoarfa Menteri PPN/BAPPENAS juga menyampaikan banyak program intervensi yang diberikan pemerintah, seperti: keluarga harapan, bantuan non tunai, DAK, hingga program sanitasi. Namun hal ini perlu perbaikan penetrasi di lapangan, salah satunya dengan menghidupkan kembali masyarakat serta LSM yang dulu turut menggerakkan BKKBN.
(atk)
tulis komentar anda