Kesampingkan Deforestasi demi Pembangunan, Menteri LHK Diserang Warganet
Kamis, 04 November 2021 - 11:26 WIB
Pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi menuai kontroversi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi menuai kontroversi. Pernyataan yang diunggah Menteri Siti di sosia media Twitter ini Rabu (3/11/2021) mendapat kritik keras dari warganet.
Salah satu warganet menyarankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebaiknya diganti menjadi Kementerian Lisensi Hutan. "Semangat, bu. Sekalian aja diubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Lisensi Hutan. Sekali lagi, semangat nyari duit buat nambal hutang dan biaya pilpres 2024 ya bu!" ujar akun @langitbirubth seperti dikutip, Kamis (4/11/2021). Baca juga: Menteri LHK Sebut Pembangunan Jokowi Tak Boleh Berhenti karena Deforestasi, Demokrat: Logika Berpikir Sesat
Warganet lainnya tidak mempersoalkan jika hutan dibuka untuk menjadi jalan raya. Yang disayangkan pembabatan hutan besar-besaran justru untuk lahan sawit dan tambang.
"Kalau hanya sekedar buka hutan untuk buka jalan, tak masalah. Jd masalah, klu buka hutan utk korporasi (sawit, tambang)," ucap akun @siripinar.
Salah satu warganet menyarankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebaiknya diganti menjadi Kementerian Lisensi Hutan. "Semangat, bu. Sekalian aja diubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Lisensi Hutan. Sekali lagi, semangat nyari duit buat nambal hutang dan biaya pilpres 2024 ya bu!" ujar akun @langitbirubth seperti dikutip, Kamis (4/11/2021). Baca juga: Menteri LHK Sebut Pembangunan Jokowi Tak Boleh Berhenti karena Deforestasi, Demokrat: Logika Berpikir Sesat
Warganet lainnya tidak mempersoalkan jika hutan dibuka untuk menjadi jalan raya. Yang disayangkan pembabatan hutan besar-besaran justru untuk lahan sawit dan tambang.
"Kalau hanya sekedar buka hutan untuk buka jalan, tak masalah. Jd masalah, klu buka hutan utk korporasi (sawit, tambang)," ucap akun @siripinar.
Lihat Juga :