Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, Begini Sejarah Perumusannya
Senin, 27 September 2021 - 13:10 WIB
Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Ilustrasi/Dok SINDO
JAKARTA - Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari lima sila. Seperti apa perumusan Pancasila sebelum ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Yuk kita simak.
Pada 28 Mei 1945, di Gedung Chuo Sangi In di Pejambon, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI diketuai dr K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Sementara, R.P. Suroso sebagai Ketua Muda II merangkap Kepala Sekretariat dan Ichibangase (Syucokan atau Residen Cirebon) sebagai Ketua Muda I. Ada pula 60 anggota yang seluruhnya diangkat Jepang
Dilansir dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/, pada 29 Mei–1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang. Dalam pembukaan sidang, ketua meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk.
Pada sidang 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin berpidato mengenai "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Materi yang diajukan adalah lima asas dasar, yaitu: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat.
Dua hari berikutnya, 31 Mei 1945, Mr. R. Soepomo memberi lima rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu : (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, dan (5) Keadilan Rakyat.
Selanjutnya, pada sidang 1 Juni 1945, Ir. Sukarno (Soekarno) menyampaikan pidato mengenai "Dasar Indonesia Merdeka" dan mengajukan lima dasar bagi negara yang akan dibentuk, yaitu: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima dasar negara itu diberi nama Panca Sila.
Pada 28 Mei 1945, di Gedung Chuo Sangi In di Pejambon, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI diketuai dr K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Sementara, R.P. Suroso sebagai Ketua Muda II merangkap Kepala Sekretariat dan Ichibangase (Syucokan atau Residen Cirebon) sebagai Ketua Muda I. Ada pula 60 anggota yang seluruhnya diangkat Jepang
Dilansir dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/, pada 29 Mei–1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang. Dalam pembukaan sidang, ketua meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk.
Pada sidang 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin berpidato mengenai "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Materi yang diajukan adalah lima asas dasar, yaitu: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat.
Baca Juga
Dua hari berikutnya, 31 Mei 1945, Mr. R. Soepomo memberi lima rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu : (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, dan (5) Keadilan Rakyat.
Selanjutnya, pada sidang 1 Juni 1945, Ir. Sukarno (Soekarno) menyampaikan pidato mengenai "Dasar Indonesia Merdeka" dan mengajukan lima dasar bagi negara yang akan dibentuk, yaitu: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima dasar negara itu diberi nama Panca Sila.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda