Jika Ada Reshuffle, Pengamat: Pergantian Menteri Seharusnya Berdasarkan Kinerja
Rabu, 15 September 2021 - 23:10 WIB
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo sepertinya harus cermat dan penuh perhitungan dalam melakukan perombakan pos-pos Kementerian . Khususnya Kementerian yang selama ini menjadi pengawal program utama Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan infrastuktur.
Menurut Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, banyak proyek-proyek yang harus dikawal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementrian Perhubungan sebelum Presiden Joko Widodo berakhir masa jabatannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menegaskan, mengganti Menteri yang terpenting ialah harus didasari dengan kinerja, bukan berlandaskan politis. (Baca juga; Perpres Diteken, Jokowi Bakal Punya 16 Wakil Menteri )
"Pembangunan-pembangunan selama ini kan kerja-kerja dari Menteri-menteri sekarang ini. Persoalannya adalah, reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Memang jadi seperti langkah judi (kalau Jokowi mengganti kedua Menteri tersebut),” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/9/2021). (Baca juga; Menteri Luhut: PPKM Level Jawa Bali Bakal Terus Berlaku, Evaluasi Tiap Minggu )
Beberapa proyek strategis nasional yang tengah dijalankan oleh Kementrian PUPR, antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga. Kemudian oleh Kementrian Perhubungan yakni Pelabuhan Patimban, Bandara YIA dan Kereta Bandara YIA, MRT Jakarta, KRL Jogja-Solo serta pelabuhan di 10 destinasi
Kesemuanya, menurut Ujang dapat terwujud dan sesuai dengan terget. Dengan mengganti dua menteri tersebut, maka dikhawatirkan bisa membahayakan kelanjutan pembangunan. "Pasti terhambat, karena ganti Menteri dipastikan ganti kebijakan, oleh karena itu tadi, Presiden harus pandai-pandai untuk mengkalkulasi reshuffle itu, agar tidak terjadi itu tadi, kemandekan pembangunan," tandasnya.
Menurut Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, banyak proyek-proyek yang harus dikawal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementrian Perhubungan sebelum Presiden Joko Widodo berakhir masa jabatannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menegaskan, mengganti Menteri yang terpenting ialah harus didasari dengan kinerja, bukan berlandaskan politis. (Baca juga; Perpres Diteken, Jokowi Bakal Punya 16 Wakil Menteri )
"Pembangunan-pembangunan selama ini kan kerja-kerja dari Menteri-menteri sekarang ini. Persoalannya adalah, reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Memang jadi seperti langkah judi (kalau Jokowi mengganti kedua Menteri tersebut),” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/9/2021). (Baca juga; Menteri Luhut: PPKM Level Jawa Bali Bakal Terus Berlaku, Evaluasi Tiap Minggu )
Beberapa proyek strategis nasional yang tengah dijalankan oleh Kementrian PUPR, antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga. Kemudian oleh Kementrian Perhubungan yakni Pelabuhan Patimban, Bandara YIA dan Kereta Bandara YIA, MRT Jakarta, KRL Jogja-Solo serta pelabuhan di 10 destinasi
Kesemuanya, menurut Ujang dapat terwujud dan sesuai dengan terget. Dengan mengganti dua menteri tersebut, maka dikhawatirkan bisa membahayakan kelanjutan pembangunan. "Pasti terhambat, karena ganti Menteri dipastikan ganti kebijakan, oleh karena itu tadi, Presiden harus pandai-pandai untuk mengkalkulasi reshuffle itu, agar tidak terjadi itu tadi, kemandekan pembangunan," tandasnya.
(wib)
tulis komentar anda