Penghentian Dana BOS Minim Siswa, Azyumardi: Mendikbudristek Tak Paham Pendidikan Nasional
Rabu, 08 September 2021 - 23:28 WIB
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Azyumardi Azra.Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Azyumardi Azra menilai Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak paham dengan pendidikan nasional. Penilaian ini terkait dihentikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa.
Hal itu disampaikan Azyumardi melalui akun Twitternya @Prof_Azyumardi pada Rabu (8/9/2021). Cuitan sang profesor itu telah diretweet sebanyak 1.755 orang dan disukai sebanyak 5.257 orang. "Keputusan Mendikbud-ristek tidak memberikan BOS bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional," tulisnya di akun Twitternya, Rabu (8/9/2021).
Dia juga menganggap, Mendikbudristek tidak menghargai dan tidak tahu berterima kasih pada banyak lembaga pendidikan yang sudah bergerak mendidik anak bangsa jauh sebelum ada NKRI. Bahkan, putusan Mendikbudristek itu dianggap cukup konyol.
Sebabnya, kata Azyumardi, itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka itu, kebijakan tersebut wajib segera dicabut, tidak hanya ditunda pelaksanaan 2 tahun misalnya.
"Ormas/lembaga pendidikan swasta/lintasagama dan orangtua yang peduli wajib juga menggugat keputusan Menteri itu secara hukum" (Prof Azyumardi Azra, CBE)," katanya lagi.
Hal itu disampaikan Azyumardi melalui akun Twitternya @Prof_Azyumardi pada Rabu (8/9/2021). Cuitan sang profesor itu telah diretweet sebanyak 1.755 orang dan disukai sebanyak 5.257 orang. "Keputusan Mendikbud-ristek tidak memberikan BOS bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional," tulisnya di akun Twitternya, Rabu (8/9/2021).
Dia juga menganggap, Mendikbudristek tidak menghargai dan tidak tahu berterima kasih pada banyak lembaga pendidikan yang sudah bergerak mendidik anak bangsa jauh sebelum ada NKRI. Bahkan, putusan Mendikbudristek itu dianggap cukup konyol.
Baca Juga
Sebabnya, kata Azyumardi, itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka itu, kebijakan tersebut wajib segera dicabut, tidak hanya ditunda pelaksanaan 2 tahun misalnya.
"Ormas/lembaga pendidikan swasta/lintasagama dan orangtua yang peduli wajib juga menggugat keputusan Menteri itu secara hukum" (Prof Azyumardi Azra, CBE)," katanya lagi.
(hab)
tulis komentar anda