Politikus Golkar Kritik Keras Otda Kemendagri Soal Dualisme Sekda Papua
Senin, 06 September 2021 - 19:30 WIB
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal mengkritik keras Dirjen Otda Kemendagri terkait permasalahan dualisme Sekda Papua yang dibiarkan berlarut-larut. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, Robert Joppy Kardinal mengkritik keras Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permasalahan dualisme Sekretaris Daerah (Sekda) Papu a yang dibiarkan berlarut-larut.
“Selama yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen Otda telah membuat kekisruhan, misalnya dalam kasus dualisme pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua,” ujar Robert kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Baca juga: Sekda Papua: Saya Akan Bantu Gubernur Enembe Jalankan Roda Pemerintahan
Robert menjelaskan dari awal proses seleksi Sekda Papua tahun 2020, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik merupakan pejabat yang diberikan tanggung jawab menangani seleksi ini dan terdapat tiga besar calon Sekda, Dirjen Otda semestinya merekomendasikan calon dengan ranking tertinggi kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).
“Akibat dari ketidakbecusan mengawal hasil dari seleksi tersebut itulah menimbulkan kekacauan di Papua sampai hari ini, yakni terjadinya kekacauan dualisme Sekda Papua,” sesalnya.
“Selama yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen Otda telah membuat kekisruhan, misalnya dalam kasus dualisme pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua,” ujar Robert kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Baca juga: Sekda Papua: Saya Akan Bantu Gubernur Enembe Jalankan Roda Pemerintahan
Robert menjelaskan dari awal proses seleksi Sekda Papua tahun 2020, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik merupakan pejabat yang diberikan tanggung jawab menangani seleksi ini dan terdapat tiga besar calon Sekda, Dirjen Otda semestinya merekomendasikan calon dengan ranking tertinggi kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).
“Akibat dari ketidakbecusan mengawal hasil dari seleksi tersebut itulah menimbulkan kekacauan di Papua sampai hari ini, yakni terjadinya kekacauan dualisme Sekda Papua,” sesalnya.
Lihat Juga :