Pengawas Ketenagakerjaan Dukung Iklim Ketenagakerjaan Kondusif di Masa PPKM
Sabtu, 21 Agustus 2021 - 10:58 WIB
"Kepmenaker ini adalah salah satu instrumen kita untuk menjaga kondisi ketenagakerjaan yang kondusif tersebut," katanya.
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 adalah bentuk respons Pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM. Implementasi Kepmenaker ini, sebut Dirjen Putri, membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak.
"Karena pada prinsipnya, spirit Kepmenaker ini adalah melindungi semua pihak. Baik mengenai hak-hak pekerja/buruh maupun kelangsungan usaha," ujarnya.
Dirjen Putri menambahkan, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 mencakup tiga hal. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work from Home (WfH) dan bekerja di kantor/tempat kerja atau Work from Office (WfO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Jadi yang harus kita dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi Covid-19 itu sendiri ataupun kebijakan PPKM," ujarnya. CM
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 adalah bentuk respons Pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM. Implementasi Kepmenaker ini, sebut Dirjen Putri, membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak.
"Karena pada prinsipnya, spirit Kepmenaker ini adalah melindungi semua pihak. Baik mengenai hak-hak pekerja/buruh maupun kelangsungan usaha," ujarnya.
Dirjen Putri menambahkan, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 mencakup tiga hal. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work from Home (WfH) dan bekerja di kantor/tempat kerja atau Work from Office (WfO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Jadi yang harus kita dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi Covid-19 itu sendiri ataupun kebijakan PPKM," ujarnya. CM
(ars)
Lihat Juga :