Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, ICW: Langgar Prinsip Dasar Pemerintahan Kredibel
Kamis, 05 Agustus 2021 - 16:29 WIB
Politikus PDI Perjuangan, Izedrik Emir Moeis tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (17/9/2013). FOTO/DOK.SINDOnews/YULIANTO
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kritik atas pengangkatan Izedrik Emir Moeis menjadi komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda. Emir merupakan mantan narapidana korupsi kasus proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Tarahan, Lampung.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menyebut bahwa dipilihnya Emir menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda merupakan sebuah kemunduran dari pengelolaan BUMN di Indonesia.
"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya, karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang massif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi," kata Adnan kepada MNC Portal, Kamis (5/8/2021). "Tidak heran klo BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik," ujarnya.
Baca juga: Erick Thohir Kembali Tunjuk Mantan Polisi/Eks DPR Jadi Komisaris BUMN
Menurut Adnan, adanya pemakluman terhadap korupsi yang membuat para mantan narapidana korupsi bisa menjadi pejabat publik lagi bahkan menjadi Komisaris sebuah BUMN. "Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," katanya.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menyebut bahwa dipilihnya Emir menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda merupakan sebuah kemunduran dari pengelolaan BUMN di Indonesia.
"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya, karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang massif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi," kata Adnan kepada MNC Portal, Kamis (5/8/2021). "Tidak heran klo BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik," ujarnya.
Baca juga: Erick Thohir Kembali Tunjuk Mantan Polisi/Eks DPR Jadi Komisaris BUMN
Menurut Adnan, adanya pemakluman terhadap korupsi yang membuat para mantan narapidana korupsi bisa menjadi pejabat publik lagi bahkan menjadi Komisaris sebuah BUMN. "Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," katanya.
Lihat Juga :