Pilkada di Tengah Corona Dinilai Untungkan Petahana
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:09 WIB
Ketua NETFID Indonesia, Dahlia Umar menilai, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan di 2020 nanti, akan mengutungkan para calon petahana atau incumbent. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Ketua NETFID Indonesia, Dahlia Umar menilai, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan di akhir tahun 2020 nanti, maka akan mengutungkan para calon petahana atau incumbent.
Sebab, petahana dapat memanfaatkan pandemi Covid-19 atau virus Corona ini, untuk lebih dekat dengan pemilih. Bahkan bisa jadi ajang pencitraan dalam memberikan bantuan. (Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
"Bagaimana incumbent bisa mempolitisasi proses masa pandemi ini untuk kepentingan pencitraan dirinya," ujar Dahlia dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Bahkan menurut Dahlia, penyaluran bansos pun bisa dijadikan ajang kampanye bagi para calon incumbent untuk lebih mendekatkan kepada para pemilihnya.
"Jadi seluruh pengambilan kebijakan, seluruh penyaluran bansos itu bisa saja menjadi alat kampanye terselubung para calon incumbent yang itu lagi-lagi mencederai aspek keadilan dalam kontestasi atau persaingan yang sehat," jelasnya.
Keuntungan lainnya, kata Dahlia, pada pandemi ini para calon selain petahana tidak bisa dengan mudah memperkenalkan dirinya. Karena harus mematuhi batasan-batasan protokol Covid-19.
"Kalau Pilkada saat ini dipaksakan dengan protokol kesehatan di mana ada batasan-batasan pertemuan massa, itu tentu lebih menguntungkan calon incumbent daripada calon non-incumbent yang sebenarnya mungkin mereka belum dikenal tapi mereka butuh mengenalkan diri di tahapan pencalonan," ungkapnya.
Hal-hal tersebutlah yang bisa menodai keadilan dalam kontestasi Pilkada 2020 nanti. "Nah ini yang menurut saya melanggar asas keadilian dan kontestasi atau persaingan yang sehat," tuturnya.
Sebab, petahana dapat memanfaatkan pandemi Covid-19 atau virus Corona ini, untuk lebih dekat dengan pemilih. Bahkan bisa jadi ajang pencitraan dalam memberikan bantuan. (Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
"Bagaimana incumbent bisa mempolitisasi proses masa pandemi ini untuk kepentingan pencitraan dirinya," ujar Dahlia dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Bahkan menurut Dahlia, penyaluran bansos pun bisa dijadikan ajang kampanye bagi para calon incumbent untuk lebih mendekatkan kepada para pemilihnya.
"Jadi seluruh pengambilan kebijakan, seluruh penyaluran bansos itu bisa saja menjadi alat kampanye terselubung para calon incumbent yang itu lagi-lagi mencederai aspek keadilan dalam kontestasi atau persaingan yang sehat," jelasnya.
Keuntungan lainnya, kata Dahlia, pada pandemi ini para calon selain petahana tidak bisa dengan mudah memperkenalkan dirinya. Karena harus mematuhi batasan-batasan protokol Covid-19.
"Kalau Pilkada saat ini dipaksakan dengan protokol kesehatan di mana ada batasan-batasan pertemuan massa, itu tentu lebih menguntungkan calon incumbent daripada calon non-incumbent yang sebenarnya mungkin mereka belum dikenal tapi mereka butuh mengenalkan diri di tahapan pencalonan," ungkapnya.
Hal-hal tersebutlah yang bisa menodai keadilan dalam kontestasi Pilkada 2020 nanti. "Nah ini yang menurut saya melanggar asas keadilian dan kontestasi atau persaingan yang sehat," tuturnya.
(maf)
tulis komentar anda