Moeldoko Minta Satpol PP Tegakkan Prokes Covid-19 Tanpa Kekerasan
Kamis, 22 Juli 2021 - 15:03 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin Satpol PP bekerja dengan empati dan hati agar mendapatkan kepercayaan serta rasa hormat dari masyarakat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin Satpol PP bekerja dengan empati dan hati agar mendapatkan kepercayaan serta rasa hormat dari masyarakat.
Saat ini, Satpol PP menjadi aktor utama dalam penegakkan protokol kesehatan (prokes). Dalam melakukan penertiban tak perlu menggunakan kekerasan dan pemimpin di lapangan harus bisa mengendalikan prajuritnya.
Hal tersebut dikatakan Moeldoko saat memberikan arahan secara virtual dalam rapat koordinasi bertajuk "Inspirasi Komunikasi Publik untuk Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat."
"Saat ini aktor utama dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) adalah Satpol PP. Maka berikutnya Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakan prokes saat ini,” ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).
Ia mengatakan bahwa negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun, Moeldoko juga tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.
“Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” tegasnya kepada seluruh Kepala Satpol PP tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam rapat.
Lebih lanjut, ia juga bercerita soal pengalamannya berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat. Ia mengaku banyak terbantu dengan kerja sama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. “Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerja sama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.
Moeldoko mengaku, berdasarkan pengalamannya selaku Panglima TNI, ia selalu memimpin dengan empati dan hati. Ia yakin melalui pendekatan seperti itu, maka akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak. “Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda. Kalian semua hebat, waktu yang diberikan dan pengabdian kalian luar biasa. Saya hormat dengan kalian, maka itu organisasikan prajurit kalian dengan baik,” jelas Moeldoko.
Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, ia paham tingkat kapasitas daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran. “Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” ujarnya.
Saat ini, Satpol PP menjadi aktor utama dalam penegakkan protokol kesehatan (prokes). Dalam melakukan penertiban tak perlu menggunakan kekerasan dan pemimpin di lapangan harus bisa mengendalikan prajuritnya.
Hal tersebut dikatakan Moeldoko saat memberikan arahan secara virtual dalam rapat koordinasi bertajuk "Inspirasi Komunikasi Publik untuk Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat."
Baca Juga
"Saat ini aktor utama dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) adalah Satpol PP. Maka berikutnya Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakan prokes saat ini,” ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).
Ia mengatakan bahwa negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun, Moeldoko juga tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.
“Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” tegasnya kepada seluruh Kepala Satpol PP tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam rapat.
Lebih lanjut, ia juga bercerita soal pengalamannya berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat. Ia mengaku banyak terbantu dengan kerja sama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. “Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerja sama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.
Moeldoko mengaku, berdasarkan pengalamannya selaku Panglima TNI, ia selalu memimpin dengan empati dan hati. Ia yakin melalui pendekatan seperti itu, maka akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak. “Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda. Kalian semua hebat, waktu yang diberikan dan pengabdian kalian luar biasa. Saya hormat dengan kalian, maka itu organisasikan prajurit kalian dengan baik,” jelas Moeldoko.
Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, ia paham tingkat kapasitas daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran. “Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” ujarnya.
tulis komentar anda