Ibu Hamil Ditampar Satpol PP saat Penegakan PPKM Darurat, DPR: Tegas Bukan Berarti Kasar
Jum'at, 16 Juli 2021 - 22:17 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan aparat harusnya dilakukan dengan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Viralnya sebuah video yang memperlihatkan Satpol PP menampar seorang ibu hami l pemilik warung kopi dalam penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Rabu (14/7) lalu membuat geram banyak pihak.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan aparat harusnya dilakukan dengan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi, mengingat memang para PKL ini tentunya tidak punya banyak pilihan demi memenuhi kebutuhan ekonomi selain dengan berdagang.
“Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM darurat ini. Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolong lah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Menurut Sahroni, pendekatan humanis ini penting untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan rasa hormat petugas terhadap warga yang tengah kesusahan karena pandemi COVID-19.
“Kondisi seperti ini, kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” pintanya.
Wakil Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini menambahkan tegas bukan berarti bersikap kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” pungkas Politikus Partai Nasdem ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan aparat harusnya dilakukan dengan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi, mengingat memang para PKL ini tentunya tidak punya banyak pilihan demi memenuhi kebutuhan ekonomi selain dengan berdagang.
“Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM darurat ini. Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolong lah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Menurut Sahroni, pendekatan humanis ini penting untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan rasa hormat petugas terhadap warga yang tengah kesusahan karena pandemi COVID-19.
“Kondisi seperti ini, kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” pintanya.
Wakil Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini menambahkan tegas bukan berarti bersikap kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
Baca Juga
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” pungkas Politikus Partai Nasdem ini.
(kri)
tulis komentar anda