PPKM Darurat, Pemerintah Perlu Pendekatan Public Health Services
Kamis, 08 Juli 2021 - 12:02 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan meminta pemerintah tidak menggunakan tindakan represif dalam pelaksanaan PPKM Darurat. FOTO/IST
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan meminta pemerintah tidak menggunakan tindakan represif dalam pelaksanaan PPKM Darurat . Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus bersifat public health services di tengah wabah Covid-19.
"Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?," kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini persoalan yang dihadapi adalah kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Karena itu, BUMN semestinya meningkatkan produksi agar segera bisa mengatasi persoalan ini.
Baca juga: Lima Hari PPKM Darurat, COVID-19 di Jatim Bertambah 8.806 Kasus, 625 Meninggal
"Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa rumah sakit di daerah dengan kasus tertinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90%. Padahal idealnya itu 70%-80%. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," katanya.
Ahmad Yohan mengungkapkan, pada gelombang I COVID-19, ada rumah sakit BUMN yang rasio BOR-nya masih rendah sekitar 65%. Jumlah kunjungan rawat inap /Number of Inpatient Visits juga masih rendah. Padahal RS lain banyak yang sudah over capacity.
"Kesannya RS BUMN hanya melayani kalangan tertentu. Mestinya pelayanan RS itu jangkauannya lebih luas, hingga ke orang-orang yang tidak mampu. Tidak masuk akal, di saat RS lain sudah tidak tampung pasien, tapi RS BUMN malah rasio BOR-nya hanya 65%," katanya.
Baca juga: Selama PPKM Darurat, Akses Jalan Utama, Tol hingga Perumahan Ditutup
Di saat kelangkaan tabung oksigen, death of rate pasien COVID-19 juga makin tinggi. Berdasarkan data Gugus Covid-19 Nasional, sebanyak 1.040 orang meninggal pada Rabu (7/7/2021). Angka ini meningkat dari dua hari sebelumnya di kisaran 500-an.
"Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?," kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini persoalan yang dihadapi adalah kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Karena itu, BUMN semestinya meningkatkan produksi agar segera bisa mengatasi persoalan ini.
Baca juga: Lima Hari PPKM Darurat, COVID-19 di Jatim Bertambah 8.806 Kasus, 625 Meninggal
"Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa rumah sakit di daerah dengan kasus tertinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90%. Padahal idealnya itu 70%-80%. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," katanya.
Ahmad Yohan mengungkapkan, pada gelombang I COVID-19, ada rumah sakit BUMN yang rasio BOR-nya masih rendah sekitar 65%. Jumlah kunjungan rawat inap /Number of Inpatient Visits juga masih rendah. Padahal RS lain banyak yang sudah over capacity.
"Kesannya RS BUMN hanya melayani kalangan tertentu. Mestinya pelayanan RS itu jangkauannya lebih luas, hingga ke orang-orang yang tidak mampu. Tidak masuk akal, di saat RS lain sudah tidak tampung pasien, tapi RS BUMN malah rasio BOR-nya hanya 65%," katanya.
Baca juga: Selama PPKM Darurat, Akses Jalan Utama, Tol hingga Perumahan Ditutup
Di saat kelangkaan tabung oksigen, death of rate pasien COVID-19 juga makin tinggi. Berdasarkan data Gugus Covid-19 Nasional, sebanyak 1.040 orang meninggal pada Rabu (7/7/2021). Angka ini meningkat dari dua hari sebelumnya di kisaran 500-an.
Lihat Juga :
tulis komentar anda