PPKM Darurat, Pemerintah Perlu Pendekatan Public Health Services
Kamis, 08 Juli 2021 - 12:02 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan meminta pemerintah tidak menggunakan tindakan represif dalam pelaksanaan PPKM Darurat. FOTO/IST
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan meminta pemerintah tidak menggunakan tindakan represif dalam pelaksanaan PPKM Darurat . Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus bersifat public health services di tengah wabah Covid-19.
"Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?," kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini persoalan yang dihadapi adalah kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Karena itu, BUMN semestinya meningkatkan produksi agar segera bisa mengatasi persoalan ini.
Baca juga: Lima Hari PPKM Darurat, COVID-19 di Jatim Bertambah 8.806 Kasus, 625 Meninggal
"Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa rumah sakit di daerah dengan kasus tertinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90%. Padahal idealnya itu 70%-80%. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," katanya.
"Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?," kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini persoalan yang dihadapi adalah kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Karena itu, BUMN semestinya meningkatkan produksi agar segera bisa mengatasi persoalan ini.
Baca juga: Lima Hari PPKM Darurat, COVID-19 di Jatim Bertambah 8.806 Kasus, 625 Meninggal
"Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa rumah sakit di daerah dengan kasus tertinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90%. Padahal idealnya itu 70%-80%. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," katanya.
Lihat Juga :