Ketua DPD RI Dukung NTT-NTB Jadi Pusat Budidaya Ikan Kerapu dan Kakap
Jum'at, 02 Juli 2021 - 18:36 WIB
Rencana pemerintah menjadikan NTT dan NTB sebagai pusat budidaya ikan kerapu dan kakap, mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
JAKARTA - Rencana pemerintah menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat budidaya ikan kerapu dan kakap, mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti . Menurutnya, pembudidayaan dua komoditas ekspor tersebut dapat menambah devisa negara dari sektor perikanan.
Kedua provinsi ini ditargetkan menjadi andalan budidaya ikan kerapu dan kakap secara nasional pada tahun 2022. "Budidaya perikanan laut memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan hasil tangkap yang fluktuatif, tapi juga harus melakukan pembudidayaan. Untuk itu, rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan NTT dan NTB sebagai pusat budidaya Kerapu dan Kakap harus kita dukung," tutur LaNyalla, Jumat (2/7/2021).
Menurut Senator asal Jawa Timur itu, ikan kerapu dan kakap merupakan dua komoditas yang sangat potensial. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kerapu dan kakap sangat berpeluang menguasai pasar internasional. "Maka kami mendorong agar pemerintah segera meningkatkan infrastruktur di NTT dan NTB untuk menunjang target tersebut," ucapnya.
LaNyalla juga berharap NTT dan NTB dapat berkembang menjadi tempat terpadu industri kakap dan kerapu. "Lokasi pembudidayaan kita harapkan bisa menyediakan fasilitas penyimpanan hasil produksi, maka dibutuhkan sistem cold storage. Bisa juga ditambahkan sebagai tempat industri pengalengan ikan, industri pembuatan fillet ikan, dan lainnya," jelasnya.
"Termasuk tentunya juga perlu dipikirkan lokasi pembibitan kerapu dan kakap yang terpadu dengan tempat pembudidayaannya. Jadi semua berada di satu kawasan. Tapi pengolahan limbah industri harus jelas dan terjamin," sambungnya.
LaNyalla optimistis pengembangan NTT dan NTB sebagai pusat budidaya kerapu dan kakap akan membuahkan hasil yang baik. Selain membantu pendapatan daerah, tentunya keberhasilan tersebut juga akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Neraca perdagangan mutlak harus positif, dengan demikan cadangan devisa dari subsektor Kerapu dan Kakap bisa meningkat. Pengembangan produksi dua komoditas yang menjanjikan itu harus kita genjot," ujar LaNyalla.
Produksi dan ekspor ikan kerapu memang sempat mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19. Seiring waktu, ekspor kerapu di Indonesia meningkat sampi 5 persen di pertengahan tahun 2020.
“Apalagi saat ini KKP telah mengubah aturan yang mengizinkan kapal ekspor ikan Kerapu hidup ke luar negeri, setelah pelarangan ekspor Kerapu hidup merugikan nelayan dan petani tambak karena harganya anjlok. Harga Kerapu semakin tinggi jika dijual secara hidup di pasar Jepang, Korea, Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan," kata LaNyalla.
Kedua provinsi ini ditargetkan menjadi andalan budidaya ikan kerapu dan kakap secara nasional pada tahun 2022. "Budidaya perikanan laut memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan hasil tangkap yang fluktuatif, tapi juga harus melakukan pembudidayaan. Untuk itu, rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan NTT dan NTB sebagai pusat budidaya Kerapu dan Kakap harus kita dukung," tutur LaNyalla, Jumat (2/7/2021).
Menurut Senator asal Jawa Timur itu, ikan kerapu dan kakap merupakan dua komoditas yang sangat potensial. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kerapu dan kakap sangat berpeluang menguasai pasar internasional. "Maka kami mendorong agar pemerintah segera meningkatkan infrastruktur di NTT dan NTB untuk menunjang target tersebut," ucapnya.
LaNyalla juga berharap NTT dan NTB dapat berkembang menjadi tempat terpadu industri kakap dan kerapu. "Lokasi pembudidayaan kita harapkan bisa menyediakan fasilitas penyimpanan hasil produksi, maka dibutuhkan sistem cold storage. Bisa juga ditambahkan sebagai tempat industri pengalengan ikan, industri pembuatan fillet ikan, dan lainnya," jelasnya.
"Termasuk tentunya juga perlu dipikirkan lokasi pembibitan kerapu dan kakap yang terpadu dengan tempat pembudidayaannya. Jadi semua berada di satu kawasan. Tapi pengolahan limbah industri harus jelas dan terjamin," sambungnya.
LaNyalla optimistis pengembangan NTT dan NTB sebagai pusat budidaya kerapu dan kakap akan membuahkan hasil yang baik. Selain membantu pendapatan daerah, tentunya keberhasilan tersebut juga akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Neraca perdagangan mutlak harus positif, dengan demikan cadangan devisa dari subsektor Kerapu dan Kakap bisa meningkat. Pengembangan produksi dua komoditas yang menjanjikan itu harus kita genjot," ujar LaNyalla.
Produksi dan ekspor ikan kerapu memang sempat mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19. Seiring waktu, ekspor kerapu di Indonesia meningkat sampi 5 persen di pertengahan tahun 2020.
“Apalagi saat ini KKP telah mengubah aturan yang mengizinkan kapal ekspor ikan Kerapu hidup ke luar negeri, setelah pelarangan ekspor Kerapu hidup merugikan nelayan dan petani tambak karena harganya anjlok. Harga Kerapu semakin tinggi jika dijual secara hidup di pasar Jepang, Korea, Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan," kata LaNyalla.
Lihat Juga :
tulis komentar anda