PPKM Darurat Dipimpin Luhut Pandjaitan, Wasekjen Demokrat: Nothing Special

Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu bersifat normatif. Sebab pada akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah (pemda) dan implementasinya menggunakan APBD.

"Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah, pertanyaannya pemerintah daerah apa memang masih ada uang?," kata legislastor asal Kalimantan Timur ini.

Irwan melanjutkan, di samping pemerintah yang tidak fokus dan konsisten, persentase distribusi vaksin masih sangat rendah, begitu tracing dan testing. Padahal, semua itu diperlukan untuk penanganan pandemi.

"PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif itu ngabisi baterai aja. Lebih baik lockdown sekalian. Nggak boleh ragu-ragu," katanya.