PKS Tolak Presiden Tiga Periode: Isu Ini Bentuk Provokasi dan Pikiran Kotor Melawan Konstitusi
Senin, 21 Juni 2021 - 10:52 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode . Sebab, wacana itu dinilai bentuk provokasi dan pikiran kotor melawan konstitusi.
"Terkait kembali munculnya isu presiden tiga periode, sikap kami PKS tegas dan konsisten, yakni menolak karena bertentangan dengan filosofi dasar demokrasi (pembatasan kekuasaan) dan amanat reformasi yang telah kita perjuangkan bersama," ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada SINDOnews, Senin (21/6/2021).
Dia melanjutkan, ketika wacana itu pertama kali dimunculkan pada November 2019 hingga tahun ini, Presiden Jokowi telah menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi menyebut bahwa usulan itu muncul dari pihak yang hanya cari muka, serta bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak menaati UUD NRI Tahun 1945 dan amanat reformasi.
Dia menambahkan sampai hari ini pun, belum ada satu pun usulan legal atau formal dari Istana, individu, dan juga secara resmi oleh satu pun anggota MPR ke pimpinan MPR untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut. "Karenanya, isu ini adalah bentuk provokasi dan pikiran kotor melawan konstitusi," ungkapnya.
Dia mengatakan, tidak hanya mematikan semangat reformasi, tapi isu itu akan mengembalikan Indonesia kembali ke zaman kegelapan demokrasi. "Toh kami menilai, kepemimpinan Pak Jokowi saat ini pun tidak spesial untuk dijadikan alasan melanjutkan kepemimpinannya," ujarnya.
Dia mengungkapkan tercatat bahwa Indeks demokrasi menurun, KPK melemah, ekonomi stagnan, penanganan Covid-19 keteteran, pembelahan di masyarakat, anomali penegakan hukum serta inkonsistensi pernyataan dengan kebijakannya.
"Bagi PKS, cukuplah presiden Indonesia itu, sebera pun hebatnya, cukup 2 periode untuk mereka memaksimalkan kinerjanya. Pada aspek itulah justru mereka diuji kompetensi kepemimpinannya untuk memberikan dampak yang paling luar biasa dalam ruang waktu maksimal 10 tahun," tuturnya.
Menurut dia, justru yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem presidensial agar efektif dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. Sekadar diketahui, Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 meresmikan sekretariat nasional di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/6/2021). Sejumlah masyarakat itu menyuarakan presiden tiga periode.
"Terkait kembali munculnya isu presiden tiga periode, sikap kami PKS tegas dan konsisten, yakni menolak karena bertentangan dengan filosofi dasar demokrasi (pembatasan kekuasaan) dan amanat reformasi yang telah kita perjuangkan bersama," ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada SINDOnews, Senin (21/6/2021).
Dia melanjutkan, ketika wacana itu pertama kali dimunculkan pada November 2019 hingga tahun ini, Presiden Jokowi telah menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi menyebut bahwa usulan itu muncul dari pihak yang hanya cari muka, serta bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak menaati UUD NRI Tahun 1945 dan amanat reformasi.
Dia menambahkan sampai hari ini pun, belum ada satu pun usulan legal atau formal dari Istana, individu, dan juga secara resmi oleh satu pun anggota MPR ke pimpinan MPR untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut. "Karenanya, isu ini adalah bentuk provokasi dan pikiran kotor melawan konstitusi," ungkapnya.
Dia mengatakan, tidak hanya mematikan semangat reformasi, tapi isu itu akan mengembalikan Indonesia kembali ke zaman kegelapan demokrasi. "Toh kami menilai, kepemimpinan Pak Jokowi saat ini pun tidak spesial untuk dijadikan alasan melanjutkan kepemimpinannya," ujarnya.
Dia mengungkapkan tercatat bahwa Indeks demokrasi menurun, KPK melemah, ekonomi stagnan, penanganan Covid-19 keteteran, pembelahan di masyarakat, anomali penegakan hukum serta inkonsistensi pernyataan dengan kebijakannya.
"Bagi PKS, cukuplah presiden Indonesia itu, sebera pun hebatnya, cukup 2 periode untuk mereka memaksimalkan kinerjanya. Pada aspek itulah justru mereka diuji kompetensi kepemimpinannya untuk memberikan dampak yang paling luar biasa dalam ruang waktu maksimal 10 tahun," tuturnya.
Menurut dia, justru yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem presidensial agar efektif dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. Sekadar diketahui, Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 meresmikan sekretariat nasional di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/6/2021). Sejumlah masyarakat itu menyuarakan presiden tiga periode.
(zik)
tulis komentar anda