BLT Dana Desa Berdampak Besar pada Pemulihan Ekonomi Desa
Senin, 31 Mei 2021 - 17:21 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan instruksi perihal pemanfaatan anggaran dana desa. Anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan instruksi perihal pemanfaatan anggaran dana desa. Anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus.
Meski berada di tengah pandemi Covid-19, anggaran dana desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD). Adapun rincian pencairan BLT Dana Desa pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga.
Kemudian, pada Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar. Pada Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat, sedangkan pada April 2021 sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat dan Rp159 miliar dicairkan kepada 531 ribu penerima manfaat Mei 2021.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief menyampaikan, “Tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran dana desa kita titik beratkan pada tiga hal: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi.”
Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.
“Kementerian Desa dan pemangku kepentingan lainnya terus mengawal penyaluran BLT DD agar tersampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat penerima bantuan tersebut,” ujar Luthfy.
Menurut Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono, ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program BLT DD ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat.
“Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat,” katanya.
Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT DD ini juga berbelanja di komunitas local, sehingga dengan begitu, BLT DD ini membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Namun begitu, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan demand di masa pandemi.
“Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80 persen UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33 persen yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, Direktur Rumah Reformasi Kebijakan sekaligus pengamat kebijakan publik Riant Nugroho menyatakan bahwa apapun bantuan pemerintah di pedesaan, tidak semata diukur dari besarannya saja tapi dampaknya.
“Sehingga kalau kita bisa gali lebih jauh lagi, sebenarnya potensi pedesaan untuk menjadi panglima ekonomi di masa Covid-19 sangat besar,” tuturnya. (CM)
Meski berada di tengah pandemi Covid-19, anggaran dana desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD). Adapun rincian pencairan BLT Dana Desa pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga.
Kemudian, pada Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar. Pada Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat, sedangkan pada April 2021 sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat dan Rp159 miliar dicairkan kepada 531 ribu penerima manfaat Mei 2021.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief menyampaikan, “Tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran dana desa kita titik beratkan pada tiga hal: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi.”
Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.
“Kementerian Desa dan pemangku kepentingan lainnya terus mengawal penyaluran BLT DD agar tersampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat penerima bantuan tersebut,” ujar Luthfy.
Menurut Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono, ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program BLT DD ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat.
“Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat,” katanya.
Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT DD ini juga berbelanja di komunitas local, sehingga dengan begitu, BLT DD ini membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Namun begitu, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan demand di masa pandemi.
“Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80 persen UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33 persen yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, Direktur Rumah Reformasi Kebijakan sekaligus pengamat kebijakan publik Riant Nugroho menyatakan bahwa apapun bantuan pemerintah di pedesaan, tidak semata diukur dari besarannya saja tapi dampaknya.
“Sehingga kalau kita bisa gali lebih jauh lagi, sebenarnya potensi pedesaan untuk menjadi panglima ekonomi di masa Covid-19 sangat besar,” tuturnya. (CM)
(ars)
tulis komentar anda