Demokrat: Hasto Lebih Baik Bantu KPK Temukan Harun Masiku
Sabtu, 29 Mei 2021 - 15:22 WIB
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat menyarankan Sekjen PDI-P Hasto Kristianto untuk fokus saja pada kasus-kasus korupsi yang membelit internal partainya.
"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho.
Nama Hasto Kristianto disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia. Dalam persidangan, pengacara PDI-P Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini. Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto.
Baca juga: PDIP Tegaskan Tak Akan Koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024
Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa dalam kasus suap itu juga berjanji membuka keterlibatan Hasto. "Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) dan juga PDI-P, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan," ujar Saiful Anam, pengacara Wahyu.
"Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian. Sebagai Sekjen, mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDI-P ini," ujar Irwan.
"Semasa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD, partai yang berkuasa waktu itu. Masak sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil."
Baca juga: Andi Arief: Rugi Besar Demokrat Ikut dalam Koalisi PDIP, Sama Juga Bunuh Diri Politik
Dalam kesempatan terpisah, penyidik KPK Harun al-Rasyid mengakui Harun Masiku masih ada di Indonesia tapi dirinya tidak bisa melaporkan karena sedang dibebastugaskan setelah dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Lihat Juga: Dukungan Prabowo untuk Luthfi-Taj Yasin, PDIP: Sebagai Presiden Diharapkan Jadi Pengayom Seluruh Kandidat
"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho.
Nama Hasto Kristianto disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia. Dalam persidangan, pengacara PDI-P Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini. Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto.
Baca juga: PDIP Tegaskan Tak Akan Koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024
Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa dalam kasus suap itu juga berjanji membuka keterlibatan Hasto. "Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) dan juga PDI-P, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan," ujar Saiful Anam, pengacara Wahyu.
"Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian. Sebagai Sekjen, mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDI-P ini," ujar Irwan.
"Semasa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD, partai yang berkuasa waktu itu. Masak sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil."
Baca juga: Andi Arief: Rugi Besar Demokrat Ikut dalam Koalisi PDIP, Sama Juga Bunuh Diri Politik
Dalam kesempatan terpisah, penyidik KPK Harun al-Rasyid mengakui Harun Masiku masih ada di Indonesia tapi dirinya tidak bisa melaporkan karena sedang dibebastugaskan setelah dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Lihat Juga: Dukungan Prabowo untuk Luthfi-Taj Yasin, PDIP: Sebagai Presiden Diharapkan Jadi Pengayom Seluruh Kandidat
(abd)
tulis komentar anda