Panglima TNI Pimpin Rapat Evaluasi PPKM Skala Mikro
Selasa, 25 Mei 2021 - 18:34 WIB
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Evaluasi PPKM Skala Mikro yang dihadiri KSAD, KSAD dan KSAU serta seluruh jajaran TNI, bertempat di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021). Foto/MNC Media
JAKARTA - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpinRapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang dihadiri KSAD, KSAD dan KSAU serta seluruh jajaran TNI, bertempat di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma,Jakarta Timur, Selasa(25/5/2021).
Rapat Evaluasi PPKM Skala Mikro yang berlangsung secara virtual dan tatap muka tersebutdiikutioleh232 peserta darijajaranTNI AD,TNIAL danTNIAU.
Dalam rapatvirtual tersebut,Panglima TNI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi sangat tinggi kepada prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas sebagai pengawas protokol kesehatan, menjadi vaksinator dan jugatracerpasien COVID-19. “Hingga saat ini, PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil,”ujarnya.
Panglima TNI mengatakan bahwaselama kurang lebih satu tahun TNI telah melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan serta operasi lainnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.“Saya mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan kerja keras yang telah dilakukan dalam pelaksanaan operasi penegakkan protokol kesehatan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai saat ini yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro,” jelasnya.
Menurut Hadi, tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan 3 M masih belum optimal. Selain itu tingginya mobilitas masyarakat, baik di dalam maupun antar daerah yang rawan menjadi penyebab penularan, apalagi bila menyebabkan kerumuman massa.
“Dari data yang ada, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik, namun bila mobilitas antar daerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada,” terangnya.
Situasi ini menjadi perhatian PresidenJokowisaat memimpin Ratas pada Senin 24 Mei 2021,dan Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM Mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat.“Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik-titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap,” jelasPanglima TNI.
Selain itu,Hadijugameminta kepada seluruh jajarannya untuk mengubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan.Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek, menjadi sasaran operasi pendisiplinan.
“Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan,” ucapnya.
Panglima TNI berharap agar data kepatuhan 3M di setiap provinsi untuk dipublikasikan ke media. Titik beratnya adalah daerah yang memiliki kepatuhan tinggi seperti Bali harus menjadi contoh bagi daerah yang lainnya.
“Haliniterbukti bahwa peran serta TNI dalam mendukungPPKM danpenerapan kepatuhan 3Mdiseluruhprovinsi bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehinggadapat menekan angka kenaikanCOVID-19,” pungkasnya.
Rapat Evaluasi PPKM Skala Mikro yang berlangsung secara virtual dan tatap muka tersebutdiikutioleh232 peserta darijajaranTNI AD,TNIAL danTNIAU.
Dalam rapatvirtual tersebut,Panglima TNI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi sangat tinggi kepada prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas sebagai pengawas protokol kesehatan, menjadi vaksinator dan jugatracerpasien COVID-19. “Hingga saat ini, PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil,”ujarnya.
Panglima TNI mengatakan bahwaselama kurang lebih satu tahun TNI telah melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan serta operasi lainnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.“Saya mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan kerja keras yang telah dilakukan dalam pelaksanaan operasi penegakkan protokol kesehatan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai saat ini yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro,” jelasnya.
Menurut Hadi, tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan 3 M masih belum optimal. Selain itu tingginya mobilitas masyarakat, baik di dalam maupun antar daerah yang rawan menjadi penyebab penularan, apalagi bila menyebabkan kerumuman massa.
“Dari data yang ada, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik, namun bila mobilitas antar daerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada,” terangnya.
Situasi ini menjadi perhatian PresidenJokowisaat memimpin Ratas pada Senin 24 Mei 2021,dan Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM Mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat.“Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik-titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap,” jelasPanglima TNI.
Selain itu,Hadijugameminta kepada seluruh jajarannya untuk mengubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan.Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek, menjadi sasaran operasi pendisiplinan.
“Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan,” ucapnya.
Panglima TNI berharap agar data kepatuhan 3M di setiap provinsi untuk dipublikasikan ke media. Titik beratnya adalah daerah yang memiliki kepatuhan tinggi seperti Bali harus menjadi contoh bagi daerah yang lainnya.
“Haliniterbukti bahwa peran serta TNI dalam mendukungPPKM danpenerapan kepatuhan 3Mdiseluruhprovinsi bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehinggadapat menekan angka kenaikanCOVID-19,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda