Pertanyaan Nyeleneh Muncul di Tes Pegawai KPK, Pakar Hukum Curiga Ada Politisasi
Senin, 17 Mei 2021 - 09:32 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kejanggalan isi pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lolos proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) terus menjadi polemik.
Belakangan, terungkap adanya pertanyaan kepada peserta tes mengenai aksi emo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai jika benar adanya pertanyaan seperti itu, maka TWK itu bisa ditengarai sebagai tes dengan pesan sponsor.
"Jika benar ada pertanyaan apakah ikut demo tolak Firli dalam TWK KPK, maka ini bisa ditenggarai sebagai tes dengan pesan sponsor, karena itu tidak mengherankan subjektivitas sangat mewarnai TWK ini," tutur Fickar kepada SINDOnews, Senin (17/5/2021).Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Apakah Ikut Demo Tolak Firli Bahuri
Menurut dia, seharusnya pertanyaan menyangkutpemerintahan yang sedang berkuasa di KPK itu tidak muncul. "Ini artinya juga TWK sudah dipolitisasi," ujarnya.
Padahal, kata dia, di dalam demokrasi, perbedaan pendapat termasuk untuk rasa terhadap sebuah kebijakan atau seseorang merupakan bagian dari dinamika demokrasi. "Jadi, sangat jelas TWK ini sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentengi kekuasaan," ungkapnya.
Menurut dia, fenomena tersebut sebenarnya sangat buruk. Karena, kata dia, KPK seharusnya diletakkan sebagai institusi penegakan hukum yang bebas dari kepentingan kelompok apapun. "Ironis situasi ini membawa kepada situasi yang tidak kondusif dimana KPK di ambang kehancuran,"tuturnya.Baca juga: Penyerahan Tugas 75 Pegawai KPK ke Atasannya Dinilai Sudah Sesuai Hukum
Belakangan, terungkap adanya pertanyaan kepada peserta tes mengenai aksi emo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai jika benar adanya pertanyaan seperti itu, maka TWK itu bisa ditengarai sebagai tes dengan pesan sponsor.
"Jika benar ada pertanyaan apakah ikut demo tolak Firli dalam TWK KPK, maka ini bisa ditenggarai sebagai tes dengan pesan sponsor, karena itu tidak mengherankan subjektivitas sangat mewarnai TWK ini," tutur Fickar kepada SINDOnews, Senin (17/5/2021).Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Apakah Ikut Demo Tolak Firli Bahuri
Menurut dia, seharusnya pertanyaan menyangkutpemerintahan yang sedang berkuasa di KPK itu tidak muncul. "Ini artinya juga TWK sudah dipolitisasi," ujarnya.
Padahal, kata dia, di dalam demokrasi, perbedaan pendapat termasuk untuk rasa terhadap sebuah kebijakan atau seseorang merupakan bagian dari dinamika demokrasi. "Jadi, sangat jelas TWK ini sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentengi kekuasaan," ungkapnya.
Menurut dia, fenomena tersebut sebenarnya sangat buruk. Karena, kata dia, KPK seharusnya diletakkan sebagai institusi penegakan hukum yang bebas dari kepentingan kelompok apapun. "Ironis situasi ini membawa kepada situasi yang tidak kondusif dimana KPK di ambang kehancuran,"tuturnya.Baca juga: Penyerahan Tugas 75 Pegawai KPK ke Atasannya Dinilai Sudah Sesuai Hukum
(dam)
tulis komentar anda