PDIP dan PAN Dorong Pemuda Muhammadiyah Didik Pemuda Jadi Negarawan

Minggu, 02 Mei 2021 - 21:58 WIB
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen PAN Eddy Soeparno sama-sama mendorong para aktivis Pemuda Muhammadiyah terlibat memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik pada Pemilu 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Amanat Nasional ( PAN ) Eddy Soeparno sama-sama mendorong para aktivis Pemuda Muhammadiyah terlibat memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik, pada Pemilu 2024 dan setelahnya. Bahwa pemuda negarawan harus didorong demi kemajuan Indonesia Raya di mata dunia.

Hasto dan Eddy menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah, berterma 'Konfigurasi Politik Pemuda Muhammadiyah Menyambut Pesta Demokrasi 2024'. Acara itu dihadiri pengurus Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Hasto mengatakan, tak ada pemilik tunggal republik, karena Indonesia adalah negara gotong-royong yang menjadikan rakyat sebagai satu-satunya pemegang legitimasi kekuasaan. Sejak awal berdiri, gotong-royong sudah nyata. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PNI sebagai representasi kelompok Nasionalis selalu bersama mempelopori Indonesia Merdeka. Dia lalu bercerita banyak soal Bung Karno dan Muhammadiyah.

Baca juga: Ngabuburit, Pemuda Muhammadiyah Tana Toraja Tanam Pohon di Mapongka





"Jadi kalau cikal bakal PAN adalah Muhammadiyah, maka kerja sama kami dengan PAN dan Pemuda Muhammadiyah, punya legitimasi historis dan ideologis. Karena kita bersamalah yang memegang obor semangat keindonesiaan itu sejak awal," kata Hasto.

Lalu Hasto bicara soal kondisi Indonesia yang sejak 1997-1998, kedaulatan politik negara berusaha dikontrol lewat Letter Of Intent IMF. Lalu terjadi juga reproduksi American Politics di Indonesia dengan credo one man, one vote, dan one value yang menggantikan demokrasi musyawarah.

Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif dimana terjadi konvergensi politik-hukum-kapital-pemilik media; meningkatnya primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi transnasional.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Penggeledahan di Ponpes Sleman Tak Bijak
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :