Gerindra Sebut Penghentian Bantuan Sosial Tunai Tidak Tepat
Jum'at, 23 April 2021 - 20:46 WIB
Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) . Hal ini disampaikan Muzani karena menurutnya BST adalah kebijakan yang sangat baik dampaknya terhadap masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Gerindra meminta kepada Menteri Sosial untuk mempertahankan Bantuan Sosial Tunai yang telah dijalankan. Karena program itu menjadi daya tahan bagi kerterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi, baik mereka yang nganggur, pegiat UMKM, dan lapisan masyarakat bawah lainnya, seperti buruh, pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honor," kata Muzani di Jakarta, Jumat (23/4/2021).
"Jadi sebaiknya bantuan ini dipertahankan, bukan malah dihentikan. Dan baiknya pemerintah berpikir untuk meningkatkan nominal BST yang diberikan, karena program ini terbukti dapat meningkatkan dan menguatkan pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.
Menurut Muzani, BST merupakan satu-satu kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan ini, kata Muzani, dapat menunjang serta meningkatkan daya konsumsi masyarakat di saat pandemi ini. Sehingga, misi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat terwujud dengan cepat.
"Program ini bisa menjadi daya tahan bagi perekonomian nasioal di banyak daerah di Indonesia. Karena sektor ekonomi banyak bergerak akibat adanya BST yang diberikan kepada masyarakat. Kalau sekarang ekonomi kita mulai mengalami pemulihan, itu karena tumbuhnya konsumsi masyarakat dan itu sebabnya adalah dari BST ini," jelas Wakil Ketua MPR itu.
Menurut Muzani, wacana pemerintah menghentikan BST itu bukan waktu yang tepat. Karena dampak ekonomi akibat pandemi tentu akan terasa lebih lama daripada pandemi itu sendiri. "Jika BST akan dihentikan saat pandemi selesai, itu juga perlu pertimbangan karena dampak ekonomi akan lebih panjang daripada pandemi itu sendiri," tutur Sekjen Partai Gerindra itu.
Muzani menegaskan, sebaiknya program BST ini dipertahankan dan nominal bantuan yang diberikan juga ditingkatkan. Sehingga, angka kemiskinan di Indonesia tidak terus bertambah akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini. "Harusnya program ini ditambah jumlah penerimanya (bagi masyarakat yang membutuhkan) dan ditambah mominal yang diberikan, supaya sektor perekonomian bisa bergerak lebih cepat lagi. Supaya orang miskin tidak terus bertambah, pengangguran tidak bertambah, dan daya beli tidak turun. Dan momentum puasa menjelang Lebaran ini adalah momentum supaya ekonomi kita bangkit lebih baik dengan adanya kebijakan BST," ucap Muzani.
Fraksi Gerindra pun siap mendukung dan mensukseskan kebijakan BST ini. "Sebab dibandungkan PEN lainnya, ini adalah pemilihan ekonomi yang paling nyata dan sangat dirasakan masyarakat. Fraksi Gerindra siap membantu pemerintah untuk mendukung serta menguatkan kebijakan ini," tutup Muzani.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Maharani mengungkapkan akan mencabut program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang selama ini telah berjalan. Nominal yang diberikan dari program BST ini sebesar Rp200.000. Wacana penghentian BST ini akan berhenti pada akhir April 2021 akibat minim anggaran. "Enggak ada anggarannya untuk itu," kata Rismadi Pangandaran, Jawa Barat, Rabu 31 Maret 2021.
"Gerindra meminta kepada Menteri Sosial untuk mempertahankan Bantuan Sosial Tunai yang telah dijalankan. Karena program itu menjadi daya tahan bagi kerterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi, baik mereka yang nganggur, pegiat UMKM, dan lapisan masyarakat bawah lainnya, seperti buruh, pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honor," kata Muzani di Jakarta, Jumat (23/4/2021).
"Jadi sebaiknya bantuan ini dipertahankan, bukan malah dihentikan. Dan baiknya pemerintah berpikir untuk meningkatkan nominal BST yang diberikan, karena program ini terbukti dapat meningkatkan dan menguatkan pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.
Menurut Muzani, BST merupakan satu-satu kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan ini, kata Muzani, dapat menunjang serta meningkatkan daya konsumsi masyarakat di saat pandemi ini. Sehingga, misi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat terwujud dengan cepat.
"Program ini bisa menjadi daya tahan bagi perekonomian nasioal di banyak daerah di Indonesia. Karena sektor ekonomi banyak bergerak akibat adanya BST yang diberikan kepada masyarakat. Kalau sekarang ekonomi kita mulai mengalami pemulihan, itu karena tumbuhnya konsumsi masyarakat dan itu sebabnya adalah dari BST ini," jelas Wakil Ketua MPR itu.
Menurut Muzani, wacana pemerintah menghentikan BST itu bukan waktu yang tepat. Karena dampak ekonomi akibat pandemi tentu akan terasa lebih lama daripada pandemi itu sendiri. "Jika BST akan dihentikan saat pandemi selesai, itu juga perlu pertimbangan karena dampak ekonomi akan lebih panjang daripada pandemi itu sendiri," tutur Sekjen Partai Gerindra itu.
Muzani menegaskan, sebaiknya program BST ini dipertahankan dan nominal bantuan yang diberikan juga ditingkatkan. Sehingga, angka kemiskinan di Indonesia tidak terus bertambah akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini. "Harusnya program ini ditambah jumlah penerimanya (bagi masyarakat yang membutuhkan) dan ditambah mominal yang diberikan, supaya sektor perekonomian bisa bergerak lebih cepat lagi. Supaya orang miskin tidak terus bertambah, pengangguran tidak bertambah, dan daya beli tidak turun. Dan momentum puasa menjelang Lebaran ini adalah momentum supaya ekonomi kita bangkit lebih baik dengan adanya kebijakan BST," ucap Muzani.
Fraksi Gerindra pun siap mendukung dan mensukseskan kebijakan BST ini. "Sebab dibandungkan PEN lainnya, ini adalah pemilihan ekonomi yang paling nyata dan sangat dirasakan masyarakat. Fraksi Gerindra siap membantu pemerintah untuk mendukung serta menguatkan kebijakan ini," tutup Muzani.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Maharani mengungkapkan akan mencabut program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang selama ini telah berjalan. Nominal yang diberikan dari program BST ini sebesar Rp200.000. Wacana penghentian BST ini akan berhenti pada akhir April 2021 akibat minim anggaran. "Enggak ada anggarannya untuk itu," kata Rismadi Pangandaran, Jawa Barat, Rabu 31 Maret 2021.
(cip)
tulis komentar anda