IPNU Minta Nadiem Evaluasi Dirjen dan Bersih-bersih Kemendikbud
Kamis, 22 April 2021 - 20:55 WIB
IPNU meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengevaluasi kinerja bawahannya termasuk dirjen yang mengurus Kamus Sejarah Indonesia. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Aswandi Jailani memberikan empat catatan terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Nadiem Makarim . Hal itu setelah pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tak tertera dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
Pertama, IPNU menilai buku Kamus Sejarah Indonesia I tersebut tidak pantas dijadikan rujukan dan pedoman bagi seluruh pelajar di Indonesia.
“Kedua, mendesak Mendikbud untuk bersih-bersih kementerian terutama dirjen kebudayaan dan jajarannya yang mengurusi kamus tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4/2021).
Ketiga, IPNU juga menuntut pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk segera memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, IPNU meminta agar buku tersebut diperbaiki dengan melibatkan seluruh para ahli terkait, khususnya sejarawan dan tokoh masyarakat.
Dia menilai Nadiem seharusnya melakukan pengecekan terhadap setiap program terdahulu Kemendikbud. Karena, meski penyusunan tak terjadi saat Nadiem duduk sebagai pembantu presiden, tapi semestinya itu tak boleh luput dari pengawasannya.
"Ya saya meminta Mas Nadiem untuk mengevaluasi kinerja Kemendikbud, termasuk Dirjen yang mengurusi hal itu. Karena, bagaimana pun IPNU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NU sangat tidak terima, sebab pendiri NU hilang dari catatan kamus sejarah Indonesia I, terlepas disengaja ataupun tidak," kata dia.
Dia menambahkan, isi Kamus Sejarah Indonesia tersebut harus didominasi nama tokoh-tokoh nasional Indonesia, bukan para penjajah Indonesia.
“Ini yang paling penting isi bukunya harus didominasi oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia bukan sebaliknya didominasi oleh para penjajah dan tokoh PKI,” katanya.
Pertama, IPNU menilai buku Kamus Sejarah Indonesia I tersebut tidak pantas dijadikan rujukan dan pedoman bagi seluruh pelajar di Indonesia.
“Kedua, mendesak Mendikbud untuk bersih-bersih kementerian terutama dirjen kebudayaan dan jajarannya yang mengurusi kamus tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4/2021).
Ketiga, IPNU juga menuntut pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk segera memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, IPNU meminta agar buku tersebut diperbaiki dengan melibatkan seluruh para ahli terkait, khususnya sejarawan dan tokoh masyarakat.
Dia menilai Nadiem seharusnya melakukan pengecekan terhadap setiap program terdahulu Kemendikbud. Karena, meski penyusunan tak terjadi saat Nadiem duduk sebagai pembantu presiden, tapi semestinya itu tak boleh luput dari pengawasannya.
"Ya saya meminta Mas Nadiem untuk mengevaluasi kinerja Kemendikbud, termasuk Dirjen yang mengurusi hal itu. Karena, bagaimana pun IPNU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NU sangat tidak terima, sebab pendiri NU hilang dari catatan kamus sejarah Indonesia I, terlepas disengaja ataupun tidak," kata dia.
Dia menambahkan, isi Kamus Sejarah Indonesia tersebut harus didominasi nama tokoh-tokoh nasional Indonesia, bukan para penjajah Indonesia.
“Ini yang paling penting isi bukunya harus didominasi oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia bukan sebaliknya didominasi oleh para penjajah dan tokoh PKI,” katanya.
tulis komentar anda