Nama KH. Hasyim Asy'ari Tak Masuk Kamus Sejarah Indonesia, PKB Protes Kemendikbud
Senin, 19 April 2021 - 20:03 WIB
Sekjen DPP PKB, M Hasanuddin Wahid meminta Kemendikbud tidak menerbitkan kamus sejarah lantaran nama KH Hasyim Asyari tidak ada dalam kamus tersebut. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) protes keras terkait Kamus Sejarah Indonesia terbitan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang tak memasukkan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari dalam kamus tersebut.
"PKB protes keras karena KH Hasyim Asy'ari enggak tertulis dalam kamus sejarah Indonesia terbitan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan negara malah ada," kata Sekjen DPP PKB, M Hasanuddin Wahid kepada wartawan, Senin (19/4/2021). Baca juga: Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari Gelar Salat Tarawih, Jamaah Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
Menurut Cak Udin sapaan akrabnya, Kiai Hasyim yang notaben pahlawan nasional sekaligus pendiri Ormas NU tak diakui, justru tokoh yang dianggap penyokong radikalisme malah mendapat tempat di buku terbitan Kemendikbud. Diapun menganggap, ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini. "Sungguh akan menjadi pengaburan sejarah dan berbahaya bagi pengetahuan generasi muda Indonesia karena dicekoki oleh buku yang tampak tuna sejarah," ungkap Cak Udin.
PKB, kata Cak Udin meminta agar Dirjen Kebudayaan tak menerbitkan kamus sejarah tersebut. "Tidak menerbitkan buku-buku yang tidak otoritatif, seperti buku kamus sejarah di atas," pungkas dia.
"PKB protes keras karena KH Hasyim Asy'ari enggak tertulis dalam kamus sejarah Indonesia terbitan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan negara malah ada," kata Sekjen DPP PKB, M Hasanuddin Wahid kepada wartawan, Senin (19/4/2021). Baca juga: Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari Gelar Salat Tarawih, Jamaah Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
Menurut Cak Udin sapaan akrabnya, Kiai Hasyim yang notaben pahlawan nasional sekaligus pendiri Ormas NU tak diakui, justru tokoh yang dianggap penyokong radikalisme malah mendapat tempat di buku terbitan Kemendikbud. Diapun menganggap, ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini. "Sungguh akan menjadi pengaburan sejarah dan berbahaya bagi pengetahuan generasi muda Indonesia karena dicekoki oleh buku yang tampak tuna sejarah," ungkap Cak Udin.
PKB, kata Cak Udin meminta agar Dirjen Kebudayaan tak menerbitkan kamus sejarah tersebut. "Tidak menerbitkan buku-buku yang tidak otoritatif, seperti buku kamus sejarah di atas," pungkas dia.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(cip)
tulis komentar anda