Rushuffle Kabinet Mencuat, Mantan Jubir Gusdur Minta Jokowi Fokus Pendidikan
Jum'at, 16 April 2021 - 01:01 WIB
Pengamat Politik, Adhie M Massardi mengomentari isu reshuffle kabinet yang beberapa hari belakangan ini meroket. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pengamat Politik, Adhie M Massardi mengomentari isu reshuffle kabinet yang beberapa hari belakangan ini meroket. Meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden , tapi pendapat publik harus dipertimbangkan, terutama menyangkut dunia pendidikan.
Sebab, pandemi COVID-19 yang terjadi setahun terakhirnya tak hanya memporak-porandakan sektor kesehatan saja. Bahkan sektor pendidikan di Indonesia juga terkena imbas dari pandemi virus ini. (Baca juga; Isu Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Juga Diminta Evaluasi Moeldoko )
“Berbeda dengan sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah, dampak COVID-19 di dunia pendidikan terhadap anak (didik) bangsa baru akan terasa 5-10 tahun ke depan,” kata pria yang pernah menjadi juru bicara Presiden Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Kamis (15/4/2021).
Adhie melanjutkan COVID-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit. Sebab, penanganan COVID-19 di sana sudah memiliki UU-nya, juga protokol kesehatan, ada juga formula bakunya yang diperkuat oleh badan kesehatan dunia (WHO). Demikian juga di sektor ekonomi. Tinggal bikin kebijkan fiskal dan moneter yang sesuai. Termasuk subsidi dan relaksasi pajak.
Sebab, pandemi COVID-19 yang terjadi setahun terakhirnya tak hanya memporak-porandakan sektor kesehatan saja. Bahkan sektor pendidikan di Indonesia juga terkena imbas dari pandemi virus ini. (Baca juga; Isu Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Juga Diminta Evaluasi Moeldoko )
“Berbeda dengan sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah, dampak COVID-19 di dunia pendidikan terhadap anak (didik) bangsa baru akan terasa 5-10 tahun ke depan,” kata pria yang pernah menjadi juru bicara Presiden Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Kamis (15/4/2021).
Adhie melanjutkan COVID-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit. Sebab, penanganan COVID-19 di sana sudah memiliki UU-nya, juga protokol kesehatan, ada juga formula bakunya yang diperkuat oleh badan kesehatan dunia (WHO). Demikian juga di sektor ekonomi. Tinggal bikin kebijkan fiskal dan moneter yang sesuai. Termasuk subsidi dan relaksasi pajak.
Lihat Juga :