Pacu Ekonomi, Anggota Fraksi PKB Usul Mudik Dibolehkan Bagi yang Sudah Vaksin
Jum'at, 02 April 2021 - 21:25 WIB
Ilustrasi suasana arus lalu lintas saat Mudik Lebaran. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Nur Yasin memberikan komentar dan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021.
Yasin menilai, kebijakan tersebut semestinya dibuat secara rinci sehingga tidak berlaku secara umum. Itu perlu dipertimbangkan karena mudik merupakan budaya bangsa turun temurun.
"Mudik merupakan budaya bangsa secara turun temurun yang perlu tetap dilestarikan dan merupakan momentum redistribusi perekonomian untuk lebih menunjang pemerataan perekonomian dari kota besar ke kota kecil," tutur Yasin dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).
Politikus PKB ini dapat memahami, keselamatan jiwa harus diutamakan di atas segalanya. Tetapi, mudik adalah bagian dari tradisi bangsa dan mempunyai manfaat yang besar bagi pemerataan perekonomian, maka sebaiknya pemerintah tidak melarang mudik secara mutlak, akan tetapi mengizinkan dengan persyaratan yang ketat.
"Selain itu, dengan adanya pelarangan Mudik, dikhawatirkan akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelaranggaran yang terajadi di lapangan," ungkap Yasin.
Oleh karena itu, Yasin mengusulkan agar mudik tetap diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan sebagai syarat utamanya adalah sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 sampai pada dosis kedua, dan melalui proses terbentuknya antibodi kurang lebih 28 hari, sedangkan untuk lansia kurang lebih 56 hari.
"Proses terbentuknya antibodi tersebut berdasarkan grafik yang dikemukakan oleh Greenvit International dan Goodhealth Naturally New Zealand yang dimuat di www.vaccine-safety-training.org," paparnya.
"Ini akan menjadi salah satu cara pemerintah untuk merangsang animo masyarakat untuk malaksanakan vaksinasi. Sehingga percepatan Program Vaksinasi Nasional bisa segera tercapai sesuai target dan herd immunity segera terwujud," gagas Yasin.Baca juga: Usai Menang Lawan Moeldoko, Begini Momen Kader Demokrat Nikmati Nasi Goreng ala SBY
Yasin menilai, kebijakan tersebut semestinya dibuat secara rinci sehingga tidak berlaku secara umum. Itu perlu dipertimbangkan karena mudik merupakan budaya bangsa turun temurun.
"Mudik merupakan budaya bangsa secara turun temurun yang perlu tetap dilestarikan dan merupakan momentum redistribusi perekonomian untuk lebih menunjang pemerataan perekonomian dari kota besar ke kota kecil," tutur Yasin dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).
Politikus PKB ini dapat memahami, keselamatan jiwa harus diutamakan di atas segalanya. Tetapi, mudik adalah bagian dari tradisi bangsa dan mempunyai manfaat yang besar bagi pemerataan perekonomian, maka sebaiknya pemerintah tidak melarang mudik secara mutlak, akan tetapi mengizinkan dengan persyaratan yang ketat.
"Selain itu, dengan adanya pelarangan Mudik, dikhawatirkan akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelaranggaran yang terajadi di lapangan," ungkap Yasin.
Oleh karena itu, Yasin mengusulkan agar mudik tetap diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan sebagai syarat utamanya adalah sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 sampai pada dosis kedua, dan melalui proses terbentuknya antibodi kurang lebih 28 hari, sedangkan untuk lansia kurang lebih 56 hari.
"Proses terbentuknya antibodi tersebut berdasarkan grafik yang dikemukakan oleh Greenvit International dan Goodhealth Naturally New Zealand yang dimuat di www.vaccine-safety-training.org," paparnya.
"Ini akan menjadi salah satu cara pemerintah untuk merangsang animo masyarakat untuk malaksanakan vaksinasi. Sehingga percepatan Program Vaksinasi Nasional bisa segera tercapai sesuai target dan herd immunity segera terwujud," gagas Yasin.Baca juga: Usai Menang Lawan Moeldoko, Begini Momen Kader Demokrat Nikmati Nasi Goreng ala SBY
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(dam)
tulis komentar anda