Tangkal Hoaks di Masa Pandemi dengan Perkuat Literasi Digital
Selasa, 30 Maret 2021 - 20:31 WIB
Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Hingga kini sudah ada 150 hoax berkaitan vaksinasi dan 113 di antaranya sudah diproses kepolisian. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Hingga kini sudah ada 150 hoaks berkaitan vaksinasi dan 113 di antaranya sudah diproses kepolisian.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.
"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus. Mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," tutur Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog bertema Hoaks Dilawan Jangan Dibiarkan yang digelar secara daring oleh Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (30/3/2021)
Sementara itu, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menjelaskan permasalahan hoaks di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk akibatnya kurangnya literasi digital. Faktor lain yang membuat hoaks dinilai masih beredar di Indonesia adalah terkikisnya rasa percaya di antara masyarakat, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.
"Trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," tuturnya.
Seperti diketahui, vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.
"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus. Mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," tutur Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog bertema Hoaks Dilawan Jangan Dibiarkan yang digelar secara daring oleh Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (30/3/2021)
Sementara itu, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menjelaskan permasalahan hoaks di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk akibatnya kurangnya literasi digital. Faktor lain yang membuat hoaks dinilai masih beredar di Indonesia adalah terkikisnya rasa percaya di antara masyarakat, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.
"Trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," tuturnya.
Seperti diketahui, vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda