Pendukung Anies Diprediksi Ketar-ketir jika Gibran ke Jakarta, Begini Respons Kader PKS
Minggu, 14 Februari 2021 - 13:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dok/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menyebut bukan tidak mungkin Gibran Rakabuming Raka diboyong ke DKI Jakarta pada pilkada mendatang. Menurutnya, jika hal itu terjadi bisa membuat ketar-ketir pendukung Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi hal ini, anggota DPR Fraksi PKS Sukamta menganggap wajar saja dalam politik terjadi kompetisi. "Bagus untuk masyarakat (kalau Gibran diboyong ke Jakarta). Rakyat punya pilihan-pilihan alternatif." ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (14/2/2021).
Baca juga: Gibran Diboyong ke Jakarta, Pendukung Anies dan AHY Bakal Ketar-ketir
Sukamta pun menyebut, pilkada menjadi ajang dan kesempatan rakyat membuat 'penghakiman' kepada incumbent dan calon-calon yang ada, tapi dengan syarat semua dilakukan dengan fair supaya rakyat banyak yang paling diuntungkan
"Mudah mudahan (Pilkada DKI) bisa dilaksanakan di 2022 kecuali memang diniatkan agar Mas Gibran lebih siap, sehingga harus diundur ke 2024," tandasnya.
Baca juga: 4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok
Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Irwan pun mempertanyakan inkonsistensi pemerintah dan juga parpol di DPR terkait revisi UU Pemilu.
Menanggapi hal ini, anggota DPR Fraksi PKS Sukamta menganggap wajar saja dalam politik terjadi kompetisi. "Bagus untuk masyarakat (kalau Gibran diboyong ke Jakarta). Rakyat punya pilihan-pilihan alternatif." ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (14/2/2021).
Baca juga: Gibran Diboyong ke Jakarta, Pendukung Anies dan AHY Bakal Ketar-ketir
Sukamta pun menyebut, pilkada menjadi ajang dan kesempatan rakyat membuat 'penghakiman' kepada incumbent dan calon-calon yang ada, tapi dengan syarat semua dilakukan dengan fair supaya rakyat banyak yang paling diuntungkan
"Mudah mudahan (Pilkada DKI) bisa dilaksanakan di 2022 kecuali memang diniatkan agar Mas Gibran lebih siap, sehingga harus diundur ke 2024," tandasnya.
Baca juga: 4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok
Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Irwan pun mempertanyakan inkonsistensi pemerintah dan juga parpol di DPR terkait revisi UU Pemilu.
tulis komentar anda