Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi, Wapres Singgung Turunnya IPK
Selasa, 09 Februari 2021 - 15:44 WIB
Wapres, Maruf Amin meminta agar adanya evaluasi peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi. Menurutnya, masih ada hal-hal yang perlu dioptimalkan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin meminta agar adanya evaluasi peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi . Menurutnya, masih ada hal-hal yang perlu dioptimalkan.
“Saya melihat bahwa titik sentral dari catatan-catatan tadi terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas road map reformasi birokrasi yang ada,” ujarnya dikutip dari pers rilis Setwapres, Selasa (9/2/2021).
Secara khusus Ma'ruf meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program yang ada. Utamanya agar dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di era perubahan serba cepat dan dinamis ini.
“Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan, sesuai dengan tuntutan situasi terkini, baik di dalam negeri maupun juga secara global yang penuh disrupsi,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menyebut masih terdapat kelemahan birokrasi yang belum dapat teratasi secara maksimal. Meskipun memang ada beberapa capaian positif semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi.
Pada kesempatan itu dia sempat menyinggung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan peringkat cukup signifikan berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII).
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020, meskipun jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meningkat, daerah WBK-nya meningkat tapi indeksnya turun,” terangnya.
Dia menekankan pentingnya solusi untuk menyelesaikan masalah reformasi birokrasi. Selain itu juga meminta agar rekomendasi langkah dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dapat segera diterapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
“Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan,” tutupnya.
“Saya melihat bahwa titik sentral dari catatan-catatan tadi terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas road map reformasi birokrasi yang ada,” ujarnya dikutip dari pers rilis Setwapres, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga
Secara khusus Ma'ruf meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program yang ada. Utamanya agar dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di era perubahan serba cepat dan dinamis ini.
“Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan, sesuai dengan tuntutan situasi terkini, baik di dalam negeri maupun juga secara global yang penuh disrupsi,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menyebut masih terdapat kelemahan birokrasi yang belum dapat teratasi secara maksimal. Meskipun memang ada beberapa capaian positif semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi.
Pada kesempatan itu dia sempat menyinggung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan peringkat cukup signifikan berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII).
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020, meskipun jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meningkat, daerah WBK-nya meningkat tapi indeksnya turun,” terangnya.
Dia menekankan pentingnya solusi untuk menyelesaikan masalah reformasi birokrasi. Selain itu juga meminta agar rekomendasi langkah dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dapat segera diterapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
“Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan,” tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda