DPR Sebut Penanganan Stunting Belum Ada Kemajuan, Hasto: Kami Baru Dapat Mandat
Senin, 08 Februari 2021 - 10:24 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berharap agar DPR memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan stunting. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini penanganan stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Meskipun, pemerintah mengklaim sudah ada penurunan angka stunting.
Saleh juga menyebut bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) sebagai penanggungjawab penanganan stunting juga belum sekali pun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat mandat secara lisan dan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Januari 2021. "BKKBN akan segera menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional)," katanya, Senin (7/2/2021).
Baca juga: Stunting Tinggi, Hasto Kritik Kebiasaan Prewedding tapi Tak Pikirkan Kesehatan Pranikah
Pihaknya juga berharap agar DPR memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan stunting.
Hasto mengatakan, secara umum harus ada perubahan mendasar atau reformasi di tingkat pelayanan dasar terkait dengan kesehatan reproduksi.
Saleh juga menyebut bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) sebagai penanggungjawab penanganan stunting juga belum sekali pun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat mandat secara lisan dan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Januari 2021. "BKKBN akan segera menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional)," katanya, Senin (7/2/2021).
Baca juga: Stunting Tinggi, Hasto Kritik Kebiasaan Prewedding tapi Tak Pikirkan Kesehatan Pranikah
Pihaknya juga berharap agar DPR memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan stunting.
Hasto mengatakan, secara umum harus ada perubahan mendasar atau reformasi di tingkat pelayanan dasar terkait dengan kesehatan reproduksi.
Lihat Juga :