Demokrat Bantah Tudingan Kader di Daerah Tak Bisa Tentukan Paslon Pilkada
Jum'at, 05 Februari 2021 - 10:29 WIB
Pelantikan pengurus DPD & DPC Partai Demokrat se-Provinsi Banten, beberapa tahun lalu. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah adanya tudingan yang menyebut bahwa kader di daerah tidak bisa menentukan pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 .
Herzaky menegaskan bahwa proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat dalam Pilkada 2020 telah dilakukan secara berjenjang. Pendaftaran dan seleksi serta pengusulan calon, kata dia, dilakukan sejak di tingkat DPC, DPD, baru kemudian di DPP.
"Di DPP kemudian dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan strategi nasional," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Tak hanya itu, katanya, DPP Partai Demokrat juga membuka ruang kembali dengan kader-kader di tingkat DPC dan DPD apabila ada usulan-usulan yang perlu didalami kembali. Herzaky menegaskan, dalam hal ini jelas tergambar bahwa struktur di DPC dan DPD sangat dilibatkan penuh dalam proses pemilihan calon kepala daerah di Pilkada 2020.
"Bahkan, ada ruang yang besar bagi para pengurus dan kader untuk maju sebagai kepala daerah di Pilkada 2020 lalu," katanya.
Diketahui sebelumnya, forum yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat mengkritik gaya kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu kebijakan yang disorotnya perihal penentuan pasangan calon (paslon) kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan ada perbedaan kebijakan dalam menentukan paslon di Pilkada. Di kepemimpinan AHY, kata dia, cenderung mensentralisasikan penentuan paslon kepada DPP.
"Setelah kepemimpinan tersebut di atas, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan/aspirasi daerah. Khususnya daerah kabupaten/kota," kata Yahya dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
Herzaky menegaskan bahwa proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat dalam Pilkada 2020 telah dilakukan secara berjenjang. Pendaftaran dan seleksi serta pengusulan calon, kata dia, dilakukan sejak di tingkat DPC, DPD, baru kemudian di DPP.
"Di DPP kemudian dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan strategi nasional," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Tak hanya itu, katanya, DPP Partai Demokrat juga membuka ruang kembali dengan kader-kader di tingkat DPC dan DPD apabila ada usulan-usulan yang perlu didalami kembali. Herzaky menegaskan, dalam hal ini jelas tergambar bahwa struktur di DPC dan DPD sangat dilibatkan penuh dalam proses pemilihan calon kepala daerah di Pilkada 2020.
"Bahkan, ada ruang yang besar bagi para pengurus dan kader untuk maju sebagai kepala daerah di Pilkada 2020 lalu," katanya.
Diketahui sebelumnya, forum yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat mengkritik gaya kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu kebijakan yang disorotnya perihal penentuan pasangan calon (paslon) kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan ada perbedaan kebijakan dalam menentukan paslon di Pilkada. Di kepemimpinan AHY, kata dia, cenderung mensentralisasikan penentuan paslon kepada DPP.
"Setelah kepemimpinan tersebut di atas, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan/aspirasi daerah. Khususnya daerah kabupaten/kota," kata Yahya dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
(abd)
tulis komentar anda