Komisi IX Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen dan Kinerja BPJS Kesehatan

"Pemerintah harusnya fokus dalam penanganan kesehatan, terutama Covid-19, dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan. Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Netty memberikan saran yang harus dilakukan pemerintah untuk penyelesaian jangka pendek dan panjang. Pertama, sebaiknya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Langkah itu akan meredam gejolak di masyarakat karena kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan. Pemerintah harus menjadi contoh yang baik sebagai institusi yang taat hukum. Bukan sebaliknya, tidak menaati putusan MA.

Kedua, penuhi hak kesehatan masyarakat, terutama yang tidak mampu dan prasejahtera. Itu merupakan kewajiban dan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bentuk negara hadir melindungi kesehatan dan keselamatan rakyatnya.

"Kenaikan premi BPJS Kesehatan harus adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan masyarakatnya," tuturnya. (Baca juga: KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ).