Isu Radikalisme KPK Berembus Lagi, Begini Kata Nurul Ghufron
Senin, 25 Januari 2021 - 21:00 WIB
Nurul Ghufron memastikan KPK tak akan terganggu dengan serangan isu radikalisme di tubuh lembaga antirasuah itu. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Nurul Ghufron menegaskan tidak ada radikalisme dan taliban dalam tubuh lembaga antikorupsi itu.
"Selama satu tahun saya dan pimpinan KPK periode 2019 – 2023 memimpin KPK, kami pastikan tidak ada radikalisme dan taliban di KPK seperti yang disebutkan," ujar Nurul Ghufron dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).
Pernyataan Ghufron ini disampaikan merespons isu yang bermula dari unggahan dari akun Twitter @mochamadarip pada Sabtu, 23 Januari. Dalam video tersebut, KPK dinarasikan tengah menggembleng mahasiswa untuk melakukan tindakan anarkis saat demo menolak revisi UU KPK 2019 lalu.
Ghufron menjelaskan video tersebut dari kegiatan audiensi KPK pada 11-12 September 2019. Saat itu KPK menerima sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi serta perwakilan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa yang concern dengan isu antikorupsi.
"KPK mencurigai diangkatnya isu tersebut adalah upaya pihak-pihak yang punya tujuan-tujuan tertentu apa pun itu," jelasnya.
(Baca: Broker Bansos Covid-19 Diperiksa, KPK Cecar Dana ke Dirjen Linjamsos)
Maka dari itu, Ghufron memastikan KPK akan terus memberantas korupsi dan tak akan terganggu dengan serangan isu tersebut.
"Sebagai penegak hukum, kami pastikan bahwa KPK akan tetap bekerja pada koridor hukum. KPK akan selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kami selalu terbuka atas kritik dan mengajak masyarakat untuk mengawal setiap prosesnya," kata Ghufron.
Hal senada juga dikatakan, Wakil Ketua KPK lainnya Alexander Marwata. Dirinya membantah isu radikal hingga taliban di dalam lembaga antikorupsi itu. Namun, kata Alex, kalau militansi dalam pemberantasan korupsi memang ada.
"Selama satu tahun saya dan pimpinan KPK periode 2019 – 2023 memimpin KPK, kami pastikan tidak ada radikalisme dan taliban di KPK seperti yang disebutkan," ujar Nurul Ghufron dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).
Pernyataan Ghufron ini disampaikan merespons isu yang bermula dari unggahan dari akun Twitter @mochamadarip pada Sabtu, 23 Januari. Dalam video tersebut, KPK dinarasikan tengah menggembleng mahasiswa untuk melakukan tindakan anarkis saat demo menolak revisi UU KPK 2019 lalu.
Ghufron menjelaskan video tersebut dari kegiatan audiensi KPK pada 11-12 September 2019. Saat itu KPK menerima sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi serta perwakilan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa yang concern dengan isu antikorupsi.
"KPK mencurigai diangkatnya isu tersebut adalah upaya pihak-pihak yang punya tujuan-tujuan tertentu apa pun itu," jelasnya.
(Baca: Broker Bansos Covid-19 Diperiksa, KPK Cecar Dana ke Dirjen Linjamsos)
Maka dari itu, Ghufron memastikan KPK akan terus memberantas korupsi dan tak akan terganggu dengan serangan isu tersebut.
"Sebagai penegak hukum, kami pastikan bahwa KPK akan tetap bekerja pada koridor hukum. KPK akan selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kami selalu terbuka atas kritik dan mengajak masyarakat untuk mengawal setiap prosesnya," kata Ghufron.
Hal senada juga dikatakan, Wakil Ketua KPK lainnya Alexander Marwata. Dirinya membantah isu radikal hingga taliban di dalam lembaga antikorupsi itu. Namun, kata Alex, kalau militansi dalam pemberantasan korupsi memang ada.
tulis komentar anda