Kemendagri Menyamar Sebagai Pemohon Layanan Disdukcapil, Ini Hasilnya
Sabtu, 16 Januari 2021 - 00:22 WIB
Pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil harus dibenahi demi memuaskan masyarakat. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Zudan Arif Fakrullah pada 11 Januari 2021 menugaskan timnya menjadi mystery shopper atau menyamar sebagai pemohon pelayanan disdukcapil . Hal ini dilakukan karena pihaknya masih menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil.
Baca juga : Tips Aman Bagi Pengguna WhatsApp dkk dari Penambangan Data Pribadi
Pihaknya menerjunkan 70 pejabat penanggungjawab provinsi, kabupaten/kota yang ada di 5 koordinator wilayah (Korwil) yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Baca juga: Perkuat Jaringan Informasi, Kemendagri Luncurkan TV Bina Pemdes
"Kita seolah-olah ingin mengurus layanan kartu keluarga, akta lahir, surat pindah, dan e-KTP, KIA, dan KK. Tim yang menyamar mengajukan permohonan layanan online bertanya kepada petugas berapa hari selesai, syaratnya apa, biayanya berapa dan menilai seberapa cepat respons petugas," ujar Zudan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).
Baca juga : Pilpres 2024 Momen Lahirkan Banyak Calon, Tokoh Disarankan Mulai Dekati Parpol
Metode penyamaran ini sudah lazim digunakan di dunia bisnis untuk menilai proses atau kualitas pelayanan. Dengan metode ini, hasil observasi dinilai akan lebih akurat karena pegawai tidak mengetahui adanya proses penilaian yang sedang dilakukan.
Baca juga : Tips Aman Bagi Pengguna WhatsApp dkk dari Penambangan Data Pribadi
Pihaknya menerjunkan 70 pejabat penanggungjawab provinsi, kabupaten/kota yang ada di 5 koordinator wilayah (Korwil) yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Baca juga: Perkuat Jaringan Informasi, Kemendagri Luncurkan TV Bina Pemdes
"Kita seolah-olah ingin mengurus layanan kartu keluarga, akta lahir, surat pindah, dan e-KTP, KIA, dan KK. Tim yang menyamar mengajukan permohonan layanan online bertanya kepada petugas berapa hari selesai, syaratnya apa, biayanya berapa dan menilai seberapa cepat respons petugas," ujar Zudan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).
Baca juga : Pilpres 2024 Momen Lahirkan Banyak Calon, Tokoh Disarankan Mulai Dekati Parpol
Metode penyamaran ini sudah lazim digunakan di dunia bisnis untuk menilai proses atau kualitas pelayanan. Dengan metode ini, hasil observasi dinilai akan lebih akurat karena pegawai tidak mengetahui adanya proses penilaian yang sedang dilakukan.
Lihat Juga :