Sepakat Tak Lihat Agamanya, Ini Catatan Muhammadiyah-NU untuk Komjen Listyo Sigit
Kamis, 14 Januari 2021 - 15:18 WIB
Tanpa melihat agamanya, Muhammadiyah dan NU mengingatkan sejumlah persoalan Polri yang menjadi pekerjaan rumah Komjen Listyo Sigit Probowo sebagai calon tunggal kapolri. Foto/ist
JAKARTA - Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri ke DPR, Rabu (13/1). Listyo Sigit selanjutnya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berpendapat kapolri terpilih haruslah figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.
Baca Juga: Media China Nyatakan AS Negara Gagal
“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya belum lama ini.
(Baca:Belanja Bahan Uji Kepatutan Calon Kapolri, Komisi III-PPATK Rapat Tertutup)
Mu’ti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, kata Mu’ti, tidak perlu membeda-bedakan asal daerah, suku, serta agama dari calon kapolri terpilih. Persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak bisa didikotomikan berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.
“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, dan kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan memilih atas dasar profesionalisme dan integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” tegas Mu’ti.
Baca Juga: Porsi Makan Jamaah Haji RI Ditambah, Peluang Nih Wahai UMKM RI
Lihat Juga: Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir Berharap Prabowo Serap Aspirasi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berpendapat kapolri terpilih haruslah figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.
Baca Juga: Media China Nyatakan AS Negara Gagal
“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya belum lama ini.
(Baca:Belanja Bahan Uji Kepatutan Calon Kapolri, Komisi III-PPATK Rapat Tertutup)
Mu’ti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, kata Mu’ti, tidak perlu membeda-bedakan asal daerah, suku, serta agama dari calon kapolri terpilih. Persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak bisa didikotomikan berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.
“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, dan kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan memilih atas dasar profesionalisme dan integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” tegas Mu’ti.
Baca Juga: Porsi Makan Jamaah Haji RI Ditambah, Peluang Nih Wahai UMKM RI
Lihat Juga: Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir Berharap Prabowo Serap Aspirasi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda