Dikritik Demokrat, PDIP Minta Politisi Tak Latah Komentari Vaksin Covid-19
Senin, 11 Januari 2021 - 16:33 WIB
Sejumlah anggota DPR beramai-ramai mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPR RI tahun 2020-2021 pada Senin (11/1/2021) siang tadi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR beramai-ramai mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPR RI tahun 2020-2021 pada Senin (11/1/2021) siang tadi. Salah satu isu yang disoroti adalah penanganan pandemi Covid-19 dan juga vaksinasi.
(Baca juga : Ikut Jadi Tersangka Kasus Swab, Bareskrim Ungkap Peran Menantu Habib Rizieq )
Soal vaksinasi, ada dua pandangan yang berbeda, anggota Fraksi Partai Demokrat mengkritisi vaksin Covid-19 yang sudah disebarluaskan sebelum emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara anggota Fraksi PDIP berpandangan semestinya semua pihak memberikan optimisme dan tidak latah berkomentar soal vaksin karena tidak kapabel. (Baca juga: BPOM: Vaksin Sinovac Sesuai Standar Persyaratan WHO)
"Saya ingin kembali mengingatkan pemerintah melalui ibu ketua dan pimpinan tentang kasus Covid -19 yang kita tahu persis positive rate 30,4%, artinya sudah 4 kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Ini menunjukkan bukan hanya di Indonesia tapi dunia, kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). (Baca juga: Airlangga Sebut Puncak Kasus Covid-19 Masih Terjadi pada Pekan Ini)
Untuk Indonesia, sambung Anwar, salah satu cara yang digunakan adalah vaksinasi, tetapi kehadiran vaksin sudah mendatangkan kontroversi, pasalnya 1,2 juta dosis vaksin ini hadir di saat vaksin dalam uii klinis, sudah disebar ke seluruh Indonesia saat belum ada izin edar BPOM dan sertifikat halal MUI. "Hasil di lapangan, banyak masyarakat dan tenaga kesehatan kita yang ragu-ragu untuk divaksin, kalau ini satu-satunya cara memerangi Covid-19 maka tentu vaksin ini harus benar-benar terlaksana di masyarakat dan hari ini mendapatkan penolakan masyarakat. Saya ingin menyampaikan pada ibu pimpinan dapat menyampaikan ke pemerintah kiranya sosialisi vaksin Covid-19 bisa dilaksanakan serius sehingga bisa efektif pelaksanaannya di lapangan," imbuhnya. (Baca juga: Update Covid-19: Kasus Positif 836.718, 688.739 Orang Sembuh dan 24.343 Meninggal)
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Arya Bima mengatakan, ada 3 hal yang butuh penanganan dalam pandemi Covid-19 ini. Untuk mengatasi virusnya, pemerintah tengah bekerja melakukan pengadaan vaksin sebagai upaya memerangi virus Covid-19. Sementara untuk mengatasi penularannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. "Dan menangani dampak ekonominya yang diharapkan pertumbuhan ekonomi yang sampai saat ini masih minus," kata Arya di kesempatan sama.
Terkait vaksin, kata Arya, pihaknya ingin semua pihak bisa memberikan optimisme dan harapan walaupun memang ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan kritis agar vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi, banyak hal objektif mengenai vaksin ini yang seharusnya disampaikan oleh pihak yang punya kompetensi bicara seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM dan MUI. "Kita sebagai lembaga politik mengikuti apa yang menjadi kompetensi dari lembaga-lembaga ini, tidak beropini. Ini dari budayawan jadi politisi, dari pedagang sampai semua bicara soal yang mengenai objektif vaksin dan vaksinasi," sesalnya.
(Baca juga : Bos UFC Paksa Khabib Nurmagomedov Comeback Bertarung di Octagon )
Arya membenarkan mengomentari soal vaksin ini boleh saja, tetapi memberikan catatan kritis dan optimisme agar sesegera mungkin bisa dilakukan vaksinasi untuk rakyat itu lebih penting. Karena vaksinasi menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan penularan dan dampak penularan Covid-19. "Semoga kita tidak latah berkomentar yang membuat kondisi ini semakin membuat ketidakjelasan di masyarakat," harapnya. *kiswondari
(Baca juga : Ikut Jadi Tersangka Kasus Swab, Bareskrim Ungkap Peran Menantu Habib Rizieq )
Soal vaksinasi, ada dua pandangan yang berbeda, anggota Fraksi Partai Demokrat mengkritisi vaksin Covid-19 yang sudah disebarluaskan sebelum emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara anggota Fraksi PDIP berpandangan semestinya semua pihak memberikan optimisme dan tidak latah berkomentar soal vaksin karena tidak kapabel. (Baca juga: BPOM: Vaksin Sinovac Sesuai Standar Persyaratan WHO)
"Saya ingin kembali mengingatkan pemerintah melalui ibu ketua dan pimpinan tentang kasus Covid -19 yang kita tahu persis positive rate 30,4%, artinya sudah 4 kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Ini menunjukkan bukan hanya di Indonesia tapi dunia, kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). (Baca juga: Airlangga Sebut Puncak Kasus Covid-19 Masih Terjadi pada Pekan Ini)
Untuk Indonesia, sambung Anwar, salah satu cara yang digunakan adalah vaksinasi, tetapi kehadiran vaksin sudah mendatangkan kontroversi, pasalnya 1,2 juta dosis vaksin ini hadir di saat vaksin dalam uii klinis, sudah disebar ke seluruh Indonesia saat belum ada izin edar BPOM dan sertifikat halal MUI. "Hasil di lapangan, banyak masyarakat dan tenaga kesehatan kita yang ragu-ragu untuk divaksin, kalau ini satu-satunya cara memerangi Covid-19 maka tentu vaksin ini harus benar-benar terlaksana di masyarakat dan hari ini mendapatkan penolakan masyarakat. Saya ingin menyampaikan pada ibu pimpinan dapat menyampaikan ke pemerintah kiranya sosialisi vaksin Covid-19 bisa dilaksanakan serius sehingga bisa efektif pelaksanaannya di lapangan," imbuhnya. (Baca juga: Update Covid-19: Kasus Positif 836.718, 688.739 Orang Sembuh dan 24.343 Meninggal)
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Arya Bima mengatakan, ada 3 hal yang butuh penanganan dalam pandemi Covid-19 ini. Untuk mengatasi virusnya, pemerintah tengah bekerja melakukan pengadaan vaksin sebagai upaya memerangi virus Covid-19. Sementara untuk mengatasi penularannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. "Dan menangani dampak ekonominya yang diharapkan pertumbuhan ekonomi yang sampai saat ini masih minus," kata Arya di kesempatan sama.
Terkait vaksin, kata Arya, pihaknya ingin semua pihak bisa memberikan optimisme dan harapan walaupun memang ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan kritis agar vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi, banyak hal objektif mengenai vaksin ini yang seharusnya disampaikan oleh pihak yang punya kompetensi bicara seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM dan MUI. "Kita sebagai lembaga politik mengikuti apa yang menjadi kompetensi dari lembaga-lembaga ini, tidak beropini. Ini dari budayawan jadi politisi, dari pedagang sampai semua bicara soal yang mengenai objektif vaksin dan vaksinasi," sesalnya.
(Baca juga : Bos UFC Paksa Khabib Nurmagomedov Comeback Bertarung di Octagon )
Arya membenarkan mengomentari soal vaksin ini boleh saja, tetapi memberikan catatan kritis dan optimisme agar sesegera mungkin bisa dilakukan vaksinasi untuk rakyat itu lebih penting. Karena vaksinasi menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan penularan dan dampak penularan Covid-19. "Semoga kita tidak latah berkomentar yang membuat kondisi ini semakin membuat ketidakjelasan di masyarakat," harapnya. *kiswondari
(cip)
tulis komentar anda