Drone Bawah Air Masuk RI, Anggota DPR Desak Perkuat Patroli Laut
Sabtu, 02 Januari 2021 - 14:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta. Foto/dpr.go.id
Sebuah drone bawah air diduga milik China, ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pemerintah perlu segera menyelidiki untuk mengungkap asal usul drone tersebut.
Jika drone tersebut terbukti milik China atau negara lain, pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas. "Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing," ucap Sukamta kepada Okezone, Sabtu (2/1/2021).
(
).
Kata Sukamta, sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. "Artinya keamanan nasional kita sangat rentan. Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyorot lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal," jelas Sukamta.
Lebih dari itu, lanjut dia, pemerintah perlu segera memperbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi.
(
).
Selanjutnya, Sukamta juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
"Ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan China, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN pasti akan berimbas ke keamanan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik. Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melalukan patroli secara ketat," tutupnya.
Jika drone tersebut terbukti milik China atau negara lain, pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas. "Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing," ucap Sukamta kepada Okezone, Sabtu (2/1/2021).
(
Baca Juga
Kata Sukamta, sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. "Artinya keamanan nasional kita sangat rentan. Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyorot lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal," jelas Sukamta.
Lebih dari itu, lanjut dia, pemerintah perlu segera memperbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi.
(
Baca Juga
Selanjutnya, Sukamta juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
"Ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan China, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN pasti akan berimbas ke keamanan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik. Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melalukan patroli secara ketat," tutupnya.
(zik)
tulis komentar anda