Vaksin COVID-19 Digratiskan Jokowi, Fraksi PAN Desak Pemerintah Perbaiki Data
Kamis, 17 Desember 2020 - 06:10 WIB
Plh Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan vaksin COVID-19 untuk rakyat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ), Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang menggratiskan vaksin COVID-19 untuk rakyat. Ini adalah tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.
“Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (16/12/2020). (Baca juga: Pengusaha Logistik Swasta Minta Dilibatkan dalam Distribusi Vaksin Covid-19)
Anggota Komisi IX DPR ini menjelaskan aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan beberapa kementerian/lembaga terkait pada minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat sehingga aspirasi itu dicantumkan dalam kesimpulan dan disepakati.
“Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis,” jelasnya.
Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, Saleh mendesak pemerintah untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70% dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi. (Baca juga: Kamboja Tidak Izinkan Warganya jadi Relawan Vaksin Covid-19)
“Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik,” pungkas Legislator Dapil Sumatera Utara II itu.
“Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (16/12/2020). (Baca juga: Pengusaha Logistik Swasta Minta Dilibatkan dalam Distribusi Vaksin Covid-19)
Anggota Komisi IX DPR ini menjelaskan aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan beberapa kementerian/lembaga terkait pada minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat sehingga aspirasi itu dicantumkan dalam kesimpulan dan disepakati.
“Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis,” jelasnya.
Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, Saleh mendesak pemerintah untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70% dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi. (Baca juga: Kamboja Tidak Izinkan Warganya jadi Relawan Vaksin Covid-19)
“Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik,” pungkas Legislator Dapil Sumatera Utara II itu.
(kri)
tulis komentar anda